Lensapedia: Akhmad Sahal
BANNER 728X90
Tampilkan postingan dengan label Akhmad Sahal. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Akhmad Sahal. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 10 Juni 2017

Pancasila, Kawah Candradimuka, dan Anti Absolutisme - Akhmad Sahal

09.56
Pancasila, Kawah Candradimuka, dan Anti Absolutisme -  Akhmad Sahal
geotimes

Dalam pidatonya tentang Pancasila yang masyhur itu, Sukarno berbicara tentang Pancasila sebagai Weltanschauung, sebuah pandangan tentang dunia dan kehidupan. Di mata Bung Karno, Pancasila merupakan “dasar filsafat”, philosophische grondslag. Yakni, sebuah fondasi yang berfungsi sebagai perekat kebhinnekaan, sekaligus sebagai payung persatuan kebangsaan.
Tapi, di sisi lain, Bung Karno juga menyadari bahwa kehidupan politik senantiasa mengandung “perjuangan faham.” Kehidupan politik meniscayakan bukan hanya pertukaran tapi juga pertarungan ide-ide, bukan hanya deliberasi, tapi juga kontestasi gagasan. Secara berseloroh Bung Karno pernah berkata, “tak ada sebuah negara yang hidup yang tak mengandung ‘kawah candradimuka’ yang ‘mendidih’ di mana pelbagai ‘faham’ beradu di dalam badan perwakilannya. Tak ada sebuah negara yang dinamis ‘kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya’.
Bertolak dari pandangan Sukarno di atas, kita melihat bahwa sejak awal, Pancasila tak pernah diniatkan untuk menjadi ideologi yang kekal, tertutup, dan absolut. Sebagai Weltanchauung bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila memang tak boleh diganti. Mengganti Pancasila sama dengan mengubah hakikat NKRI. Tapi pada saat yang sama, Pancasila senantiasa berada dalam “kawah candradimuka” politik yang diwarnai oleh “perjuangan faham.”
Artinya, Bung Karno sedari awal mengakui bahwa Pancasila mesti dilihat sebagai ideologi yang fleksibel di tengah konteks sosial politik yang senantiasa berubah, dan membuka diri terhadap perkembangan dan modifikasi diri, karena adanya kesadaran bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan “tatanan-dalam-proses.”
Dengan kata lain, penerimaan terhadap Pancasila berarti adalah suatu penolakan terhadap faham politik yang mengklaim berlaku mutlak dan absolut. Sebagai rumusan yang mangkus dan sangkli dari ikhtiar bangsa kita untuk mencapai persatuan dalam perbedaan, Pancasila menegaskan dirinya sebagai paham yang bertentangan secara diametral dengan absolutisme.
Perspektif Bung Karno tentang Pancasila sebagai “anti absolutisme” di atas menarik untuk ditengok kembali manakala kita hendak berbicara tentang “demokrasi Pancasila yang diperbaharui,” seperti diusulkan oleh Denny J.A dalam tulisannya baru-baru ini. Usulan ini menurut saya penting dan mendesak, setidaknya karena dua hal:
Pertama, untuk waktu yang lama, telah terjadi semacam the disenchantment of Pancasila, melenyapnya marwah Pancasila, akibat ulah Orde Baru yang secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan manipulasi terhadap dasar negara kita. Di masa Orde Baru, Pancasila dikeramatkan dan di-sakti-kan. Pada saat yang sama, penafsirannya dimonopoli penguasa, dan dianggap identik dengannya. Siapa pun yang menentang penguasa langsung dicap menentang Pancasila.
Kedua, makin maraknya wacana “negara Islam, “NKRI bersyariah,” atau “Khilafah” yang mendasarkan diri pada paham keagamaan yang absolutis dan mutlak-mutlakan. Mereka gemar mengklaim, lebih baik memilih dasar Syariah karena syariah datang dari Allah, sedang Pancasila itu hasil buatan manusia.
Di mata mereka, jika hukum Allah adalah hukum yang hendak diterapkan, mau tak mau hasil yang akan tercipta adalah sebuah kehidupan sosial yang tanpa cacat. Probemnya adalah, mereka seringkali merasa mewakili suara Tuhan, meskipun tak jelas dari mana dan bagaimana ‘mandat’ itu bisa mereka perolah.
Akibatnya, mereka merasa berhak untuk memaksakan paham keIslamannya sebagai satu-satunya “the law of the land” di Indonesia. Inilah sikap yang mencerminkan apa yang disebut Bung Karno sebagai ‘egoisme-agama’ yang menafikan karakter dasar Indonesia yang berbineka.
Dalam situasi semacam itulah kita membutuhkan pembaharuan pemahaman tentang Pancasila: untuk menangkis sikap absolut yang sewenang-wenang: sikap mereka yang mengklaim kesempurnaan karena merasa mewakili suara Tuhan.
Demokrasi dan Anti Absolutisme
Dalam perspektif yang lebih luas, upaya memperbarui demokrasi Pancasila seperti diusulkan Denny J.A. bisa juga dikaitkan dengan falsafah dan karakteristik demokrasi modern itu sendiri.
Sejarah demokrasi modern adalah sejarah kebebasan individu dan pembebasannya dari absolutisme kekuasaan sistem feodal dan aristoktat yang mencirikan Abad Pertengahan. Sejak akhir abad ke-17, seiring dengan semakin kokohnya perdagangan dan Pencerahan di tanah Eropa, muncul kesadaran di kalangan masyarakat Eropa akan pentingnya kebebasan dan persamaan individu. Mereka merasa letih dengan perang Katolik dan Protestan yang berlarut-larut, dikenal sebagai “Perang 30 Tahun.” Di samping itu, mereka juga sudah muak dengan tatanan sosial politik yang represif.
Mereka kemudian merancang suatu tatanan baru berdasarkan rasionalitas, yang melindungi hak dan kebebasan warga negara, mengakhiri perang agama, dan mencegah bercokolnya kembali absolutisme. Untuk itu, kedaulatan mesti bersumber pada rakyat; pluralisme dan toleransi mesti dijaga; serta kekuasaan mesti dibatasi dan dikontrol.
Demokrasi pada intinya adalah mekanisme pengaturan kehidupan publik yang mendasarkan diri pada kontrak sosial. Karena itu, ia bersandar pada aturan yang disepakati bersama. Dengan demikian, ia niscaya berwatak sekuler karena dasar legitimasinya bukanlah kitab suci agama tertentu, melainkan rasionalitas publik. Tujuannya agar kekuasaan bisa dikontrol dan dikoreksi, juga agar absolutisme yang menyulut perang agama tidak terulang lagi.
Demokrasi merayakan pluralisme dan toleransi, karena pertukaran dan pertengkaran pikiran dalam pasar bebas ide-ide justru memungkinkan masyarakat untuk mengoreksi kesalahannya sendiri dan berkembang maju. Suara minoritas mendapat hak hidup yang sama dengan pendapat mayoritas. Politik di sini bukan ajang pertarungan antara “kawan” dan “musuh” yang gampang menyulut kerelaan untuk mati demi keyakinan buta terhadap agama tertentu. Politik dalam arti liberal adalah ajang bagi kompromi dan negosiasi.
Dasar filsafatnya bertumpu pada kombinasi dari dua cara pandang terhadap manusia, katakan saja cara pandang yang optimistis dan pesimistis.
Optimisme yang saya maksud adalah pandangan yang melihat manusia sebagai makhluk yang bisa mengatur diri mereka sendiri dan pada saat yang sama bisa berkembang ke arah kemungkinannya yang paling kaya. Optimisme inilah yang mendasari demokrasi karena esensi demokrasi adalah mengatur diri sendiri (self rule).
Optimisme ini pula yang oleh John Stuart Mill, dalam traktatnya, On Liberty, dianggap sebagai alasan kenapa kebebasan individu dan pluralisme harus dipertahankan dari ancaman tirani mayoritas. Karena, hanya dengan kebebasan dan keragaman pandanganlah manusia bisa selalu memperbaiki kesalahannya.
Namun, bersamaan dengan itu, demokrasi modern juga melantunkan semacam ketidakpercayaan (distrust) terhadap manusia, termasuk mereka yang berkuasa. Demokrasi memandang manusia dengan tatapan curiga. Manusia tidak digambarkan sebagai sosok yang ikhlas tanpa pamrih dan memikirkan orang lain, melainkan sosok yang bisa culas, ambisius, dan hanya memikirkan diri sendiri. Inilah yang saya sebut pandangan pesimistis terhadap manusia (atau realistis?).
Atas dasar kecurigaan semacam inilah tatanan republik melembagakan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan. Ungkapan James Madison, salah satu founding fathers Amerika, di dalam The Federalist Papers menarik untuk disimak, “If men were angels no government would be necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal control on government would be necessary.” Karena manusia bukan malaikat, maka kontrol internal dan eksternal terhadap kekuasaan menjadi niscaya.
Kombinasi antara optimisme dan pesimisme inilah yang mendasari tatanan demokrasi modern. Yakni sistem yang menampung kepercayaan terhadap kebaikan manusia, melembagakan kecurigaan terhadap watak manusia, dan mengakui bahwa manusia bisa lurus dan amanah, tapi juga bisa korup dan culas. Karena itu, rule of law sebagai sistem kontrol terhadap negara maupun masyarakat agar tak sewenang-wenang menjadi hal yang niscaya.
Yang khas dari demokrasi modern: tak ada pretensi untuk menjadi sistem yang sempurna, absolut, dan berlaku abadi. Demokrasi justru bertolak dari ketidaksempurnaan, sehingga selalu ada peluang untuk koreksi dan perbaikan di kemudian hari. Inilah yang membedakannya dengan absolutisme dalam Islamisme, misalnya, yang mengklaim bersifat lengkap dan berlaku abadi karena bersandar pada Kedaulatan Tuhan (Hakimiyyah).
Walhasil, upaya menyegarkan kembali demokrasi Pancasila adalah suatu penegasan bahwa Pancasila merupakan proses negosiasi terus menerus dari sebuah bangsa yang tak pernah tunggal dan seragam, dan tak perlu ditunggalkan dan diseragamkan. Sebagaimana dinyatakan Bung Karno, Pancasila merupakan Weltanschauung NKRI, yang sekaligus menjadi identitasnya. Mengubah atau mengganti Pancasila sama saja dengan membubarkan identitas NKRI itu sendiri.
Tapi Pancasila tak perlu dipahami sebagai sesuatu yang absolut, kekal, dan kedap dari perkembangan zaman, karena ia berada dalam “kawah candradimuka” kehidupan sosial politik masyarakatnya. Masyarakat yang merupakan “tatanan-dalam-proses,” yang mengakui bahwa sistem apa pun yang dibangunnya senantiasa tak sempurna dan menunutut adanya perbaikan terus menerus, sekaligus menampik ilusi tentang kesempurnaan yang menjadi ciri utama absolutisme.
Sumber:
http://geotimes.co.id/pancasila-kawah-candradimuka-dan-anti-absolutisme/
Read More

Dalam NKRI Tak Ada Orang Kafir! - Akhmad Sahal

09.50
Dalam NKRI Tak Ada Orang Kafir! - Akhmad Sahal
toleransi
geotimes


Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak ada orang kafir. Pemeluk agama disebut berdasar agama masing-masing: orang Islam, orang Kristen, orang Katholik, orang Budha, orang Hindu, orang Konghucu. Mereka tak disebut “kafir.” karena titik acuan NKRI adalah Pancasila, bukan Islam.
"Kafir,” term Bahasa Arab yang artinya “orang yang menutup diri,” merupakan istilah keagamaan dalam Islam untuk menyebut orang yang menutup diri karena mengingkari dan menentang ajaran Islam. Namun harus diingat, kriteria tentang apa dan siapa “kafir” bersandar pada doktrin Islam, dan karena itu, penilaiannya pun dari sudut pandang Islam.
Sedangkan NKRI berasaskan Pancasila, bukan doktrin Islam atau doktrin agama lain. Dalam perspektif Pancasila, setiap pemeluk agama bebas meyakini dan menjalankan ajaran agamanya, tapi mereka tak berhak mendesakkan sudut pandang agamanya untuk ditempatkan sebagai tolok ukur penilaian terhadap pemeluk agama lain.
Simaklah Sukarno dalam pidato bersejarahnya tentang lahirnya Pancasila 1 Juni 1945: “Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain.”
Dengan menyatakan “bertuhan Tuhannya sendiri,” Sukarno tak hanya mengakui karakter keberagamaan bangsa Indonesia yang beragam. Sang proklamator juga menegaskan kesetaraan hak penganut agama. Seorang penganut agama, sembari meyakini kebenaran agamanya, dituntut juga untuk mengakui hak para penganut agama lain untuk meyakini kebenaran agama mereka.
Tak ada sudut pandang agama apa pun yang boleh mendominasi sudut pandang agama lain. Tak ada satu kelompok agama mana pun yang berhak menilai agama lain dari sudut pandang sendiri. Bung Karno lantas mewanti-wanti agar bangsa Indonesia “berTuhan secara kebudayaan” dengan saling menghormati antar pemeluk agama, dan tak terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai “egoisme agama.”
“Egoisme agama” inilah yang mengemuka ketika sebutan “kafir” merambah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yang mesti diingat, tiap agama punya kriteria dan ukurannya sendiri tentang apa dan siapa yang bisa dikategorikan “pengingkaran” dan “pengingkar” terhadap agama tersebut. Dengan kata lain, tiap agama punya konsep “kafir”nya sendiri. Jika masing-masing pemeluk agama memaksakan ukuran “kafir” dari agama sendiri untuk menilai agama lain, maka yang akan muncul adalah sikap saling menegasikan satu sama lain yang berujung pada perpecahan, atau bahkan perang saudara.
Egoisme agama semacam ini niscaya bertentangan dengan visi Bung Karno tentang Negara Indonesia sebagai “semua milik semua,” bukan hanya menjadi milik satu golongan tertentu, mayoritas atau minoritas. Kata Bung Karno: “Kita hendak mendirikan suatu negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, tapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua.”
Warga Negara, Bukan Kafir
Dalam NKRI tak ada tempat bagi sebutan “kafir” terhadap warganya yang non-Muslim, karena status mereka adalah warga negara (citizen), bukan kafir dzimmi, apalagi kafir harbi. NKRI berdiri di atas faham kebangsaan modern, di mana basis keanggotaannya ditentukan bukan oleh agama seperti pada masa pra modern, melainkan nasionalitas. Dan prinsip kesetaraan warga negara yang terangkum dalam konsep citizenship adalah pilar utama kebangsaan kita.
Prinsip kesetaraan pemeluk agama apa pun sebagai warga negara adalah ide politik modern yang tak dikenal dalam tatanan politik Islam klasik. Dalam sistem pemerintahan Islam klasik, minoritas non-Muslim yang tinggal di kawasan negara Islam atau khilafah disebut “kafir dzimmi” atau “ahludz dzimmah,” kafir yang dilindungi dan mendapatkan proteksi politik, dengan kewajiban membayar jizyah (poll tax). Ini untuk membedakannya dengan kafir harbi, kafir yang perlu diperangi.
Namun karena statusnya sebagai dzimmi, minoritas non-Muslim tersebut tak bisa mendapatkan hak yang setara. Betul bahwa mereka hidup secara aman, namun mereka tidak dibolehkan menduduki jabatan politik strategis seperti panglima perang atau kepala negara. Mereka boleh menjalankan ajaran agamanya, tapi sangat dibatasi dalam hal pendirian rumah ibadah atau syiar agama mereka. Dan banyak lagi contoh yang lain.
Singkatnya, status dzimmi pada dasarnya diskriminatif karena menempatkan mereka sebagai warga kelas dua. Ini karena hak yang mereka nikmati di kawasan negara Islam saat itu semata-mata karena pemberian dari penguasa yang bisa ditarik kembali kapan saja.
Situasinya berbeda secara diametral dengan prinsip citizenship dalam sistem nation-state. Prinsip ini mengasumsikan, negara bukanlah entitas yang mendahului warga negara, melainkan justru sebaliknya, karena hak dan kebebasan tersebut melekat dalam diri mereka sebagai manusia.
Negara lahir karena adanya kontrak sosial antar warga demi melindungi hak dan kebebasan mereka. Dan karena tiap warga ikut bersama-sama dalam perjanjian dan kesepakatan mendirikan negara, mereka setara haknya, lepas dari apakah ia pemeluk agama minoritas atau mayoritas. Termasuk hak untuk dipilih menjadi pemimpin.
Karakter diskriminatif dari sistem dzimmi ini sebenarnya sudah dikritik sejumlah pemikir Islam di Timur Tengah maupun dalam negeri. Pemikir Islam Mesir Fahmi Huwaydi, misalnya, menyarankan dalam bukunya Muwathinun La Dzimmiyyun agar konsep dzimmi ditinggalkan sama sekali. Menurutnya, konsep dzimmi merupakan hasil formulasi ulama pra-modern dalam merespons konteks geopolitik pada zamannya yang masih terkungkung dalam dikotomi darul Islam versus darul harb.
Lagi pula, menurut Huwaydi, konsep dzimmi bukanlah diciptakan oleh Islam, melainkan sudah ada dalam tradisi Arab pra-Islam. Sistem jizyah juga berasal dari imperium Persia yang kemudian diadopsi oleh para penguasa Islam.
Dengan ini Huwaydi hendak menegaskan bahwa dalam hukum Islam, ada aturan-aturan yang tetap dan ada yang berubah-ubah. Yang tetap adalah nilai-nilai universal seperti kesetaraan manusia dan keadilan. Yang berubah adalah pelembagaan nilai-nilai itu sesuai tuntutan zaman. Karena saat ini negara-negara Muslim telah mengadopsi sistem nation-state, istilah kafir dzimmi beserta aturan-aturan tentangnya dengan sendirinya tak berlaku lagi bersamaan dengan hilangnya sistem kekhalifahan. Bahkan kekhalifahan Turki Utsmani saja pada 1876 telah menghapus istilah dzimmi dan menggantinya menjadi muwathin (warga negara).
Pandangan Huwaydi di atas sejalan dengan ide kontekstualisasi hukum Islam seperti dirumuskan KH Sahal Mahfudz dalam “fikih sosial.” Menurut ulama senior NU tersebut, kontekstualisasi fikih harus bersandar pada prinsip kemaslahatan. Dalam ranah sosial-politik masa kini, prinsip ini bisa diterjemahkan sebagai terciptanya keadilan sosial dalam kerangka demokrasi. Ini berarti, diktum-diktum fikih politik (fiqh al-siyasah) klasik yang bertentangan dengan demokrasi seperti konsep dzimmi yang menempatkan kalangan non-Muslim sebagai warga negara kelas dua menjadi tidak relevan lagi.
Non-Muslim Sebagai Saudara
gus-durKonsepsi KH Achmad Siddiq tentang ukhuwah yang bersifat inklusif ini tak lepas dari pandangannya tentang Pancasila sebagai kalimatun sawa’ (common platform), yakni titik temu yang menyatukan keragaman agama, etnis, ras, dan budaya dalam proyek keindonesiaan untuk mewujudkan cita-cita bersama yang luhur, seperti melindungi segenap bangsa dan tanah air, mewujudkan keadilan sosial dan lain-lain. NKRI dibangun atas dasar perjanjian dan kesepakatan di antara segenap rakyat Indonesia yang melibatkan kalangan Muslim dan non-Muslim.
Bagi umat Islam, komitmen terhadap Negara Pancasila dapat dimaknai sebagai manifestasi pengamalan ajaran agamanya untuk menepati perjanjian dan kesepakatan. Dan perjanjian dengan orang non-Muslim itu sama mengikatnya dengan yang Muslim. Karena sama-sama terikat dalam Negara Perjanjian dan Negara Kesepakatan (darul ‘ahdi) itulah, maka umat Islam Indonesia bisa memposisikan warga non-Muslim sebagai saudara.
Memposisikan non-Muslim sebagai satu saudara dalam kemanusiaan bisa kita temukan rujukannya dalam kutipan terkenal ‘Ali bin Abu Thalib: “Dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan.” Sedangkan menempatkan mereka sebagai saudara sebangsa mungkin bisa mengacu pada Piagam Madinah, perjanjian yang dilakukan Nabi dan umat Islam dengan kaum Nasrani, Yahudi, dan Majusi Madinah untuk mempertahankan kota mereka dari agresi kaum kafir Quraisy.
Dalam salah satu klausul Piagam Madinah disebutkan, “Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan kaum Muslim. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka.” Menarik bahwa Nabi menyebut kabilah Yahudi yang turut dalam Piagam Madinah sebagai “satu umat dengan kaum muslim.” Dengan begitu, Piagam Madinah menjadi titik temu yang menyatukan kaum Muslim dan Yahudi Madinah dalam persaudaraan keumatan, sebagaimana Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan warga Muslim dan non-Muslim dalam persaudaraan kebangsaan.
Persauadaraan kebangsaan antara Muslim dan non-Muslim dengan sendirinya tak memberi ruang bagi penyebutan “kafir” terhadap sesama anak bangsa yang tak seagama. Pengkafiran semacam ini membawa konotasi bahwa warga non-Muslim adalah orang luar, the other, liyan yang layak untuk diwaspadai dan diperlakukan secara beda, atau bahkan “musuh” yang perlu dibenci dan dimusuhi.
Padahal NKRI tidak dirancang untuk memperlakukan non-Muslim sebagai kafir dzimmi, apalagi kafir harbi, melainkan warga negara yang setara. Baik yang Muslim maupun yang non-Muslim sama-sama menjadi pemilik yang sah republik kita, republik yang dalam bahasa Sukarno disebut sebagai “negara semua untuk semua,” di mana egoisme agama tak mendapat tempat. Karena itulah, dalam NKRI tak boleh ada sebutan “kafir.”
Sumber:
Read More

Kamis, 08 Juni 2017

Islam dan Arab: Menimbang Pribumisasi Islam Gus Dur - Akhmad Sahal

20.50
Islam dan Arab: Menimbang Pribumisasi Islam Gus Dur - Akhmad Sahal
gusdur-atlas
https://intip.in/26TG


Ketika wacana “Islam Nusantara” ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu, banyak kalangan yang nyinyir dengan menuduh “Islam Nusantara” sebagai ekspresi antipati terhadap Arab. Benci terhadap orang Arab, budaya Arab, pokoknya segala sesuatu yang berbau Arab. “Islam Nusantara” juga dianggap mengkotak-kotakkan Islam, bahkan dicurigai sebagai strategi baru dari Barat, Zionis, Jaringan Islam Liberal (JIL), dll, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Islam ya Islam. Titik.
Tuduhan terhadap Islam Nusantara tersebut umumnya datang dari kaum Islamis yang meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang kaffah, menyeluruh, mengatur baik kehidupan privat maupun publik. Semua sudah ada ketentuannya dalam al-Qur’an. Juga sudah ada rincian teknisnya dalam hadis. Di mata mereka, Muslim harus tunduk sepenuhnya pada nash, teks Al-Quran dan Sunnah secara literal dan harfiah, karena nash adalah sesuatu yang ta’abbudi (harus ditaati begitu saja) sebab berasal dari Allah dan Rasul.
Bagi mereka, nash bersifat permanen, tunggal, dan mengatasi sejarah, ruang, dan waktu. Bagi mereka, tidak mungkin ada banyak Islam, meskipun umat Islam hidup dalam beragam konteks. Lebih jauh, latar belakang dunia Arab yang merupakan konteks tempat Nabi hidup dianggap sama abadi dan universalnya dengan Islam. Akibatnya, kemurnian Islam disamakan dengan ekspresi Arab dalam Islam. Unsur-unsur budaya non-Arab yang mewarnai Islam akan mudah dituding sebagai penyimpangan.
Bahwa Islam adalah ajaran yang kaffah, meliputi segala aspek kehidupan, saya sepakat. Persoalannya, apakah watak komprehensif Islam tersebut niscaya berarti ketundukan harfiah terhadap nash dan peng-copy-an terhadap latar belakang dunia Arab yang merupakan konteks di mana Nabi Muhammad hidup? Apakah Islam kaffah identik dengan Arabisasi?
Ataukah ke-kaffah-an Islam justru tampil dalam ekspresinya yang beragam, sesuai dengan konteks historisnya yang beragam pula?
Di sini kita berhadapan dengan situasi yang oleh Ibn Rusyd dalam pengantar kitabnya, Bidayatul Mujtahid, dirumuskan sebagai ketegangan antara al-nushush al-mutanahiyah dan al-waqa’i ghair al mutanahiyah (Nash atau teks syariah yang terbatas, selesai di satu sisi, dan lahirnya ragam peristiwa/kenyataan baru yang bersifat tak terbatas, tak habis-habis) di sisi lain. Dan kemunculan al-waqa’i’ ghair al-mutanahiyah tersebut terjadi karena adanya konteks ruang dan waktu yang baru yang berbeda zaman Nabi.
Misalnya konteks Indonesia di era sekarang. Umat Islam Indonesia hidup pada suatu masa yang terpaut ribuan tahun lamanya dari era Nabi, dan berada di suatu wilayah yang bukan hanya ratusan ribu kilometer jauhnya dari tanah Arab, tempat asal Nabi, melainkan juga mempunyai karakteristik budaya, sejarah, dan tradisi yang berbeda sama sekali dari Arab.
Realitas keindonesiaan abad ke-21 adalah konteks baru yang membuka peluang bagi lahirnya persoalan-persoalan baru terkait hukum Islam, yang bisa jadi tidak bisa ditemukan rujukannya secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam. Berhadapan dengan situasi semacam itu, bagaimana ke-kaffah-an Islam mesti dirumuskan?
Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita menengok kembali gagasan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tentang pribumisasi Islam, yang nota bene merupakan manifesto bagi Islam Nusantara. Bagi Gus Dur, keragaman konteks historis Islam meniscayakan adanya kontekstualisasi Islam, bukan untuk mengubah doktrin Islam, tapi untuk membumikan ajarannya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim itu sendiri. Karena itulah ia dengan tegak menolak pengidentikan Islam dengan Arab.
Dalam rumusan Gus Dur, “Bahaya dari proses Arabisasi atau proses mengidentifikasikan diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu, Arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan.”
Patut dicatat, pribumisasi Islam “tidaklah mengubah Islam, melainkan hanya mengubah manifestasi dari kehidupan agama Islam.” Selain itu, pribumisasi Islam tidak lantas menempatkan Islam dalam subordinasi budaya dan tradisi, tidak pula melakukan “Jawanisasi” atau sinkretisme. Tujuannya adalah bagaimana agar Islam “dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya,” dan bagaimana agar kebutuhan-kebutuhan lokal dipertimbangkan dalam merumuskan hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri.
Indonesia ada karena keberagaman - Gus Dur -
 Dengan kata lain, pribumisasi Islam a la Gus Dur tidak bergerak dalam penciptaan hukum, melainkan dalam penerapannya. Dalam pandangan Gus Dur, pribumisasi Islam adalah dialektika antara nash dengan konteks yang berbeda dan berubah. Dan dialektika semacam ini terjadi sepanjang sejarah Islam. Gus Dur menulis:
“Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Kedua sejarah ini membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir dan kemudian dimasuki lagi oleh kali cabangan sehingga sungai ini semakin membesar. Bergabungnya kali baru, berarti masuknya air baru yang menambah warna air yang telah ada. Bahkan pada tahap berikutnya, aliran sungai ini mungkin terkena ‘limbah industri’ yang sangat kotor. Tapi toh, tetap merupakan sungai yang sama dan air yang lama. Maksud dari perumpamaan ini adalah bahwa proses pergulatan dengan kenyataan sejarah tidaklah merubah Islam, melainkan hanya merubah manifestasi dari kehidupan agama Islam.”
Pribumisasi Islam dan Prinsip Maslahat
Bagaimana Gus Dur bisa sampai pada gagasan pribumisasi Islam? Ini tak lepas dari asumsi konseptual Gus Dur yang bertolak dari Ushul Fiqh dan Qaidah Fiqh, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.
Menurut Imam al-Ghazali, yang dimaksud dengan “maslahat” adalah upaya menjaga dan memelihara lima prinsip pokok yang bersifat universal (al-Kulliyyat al-Khams): (1) Hifzh al-Din (perlindungan terhadap agama/keyakinan, (2) Hifzh al-Nafs (perlindungan terhadap hak hidup, (3) Hifzh al-‘Aql (perlindungan terhadap hak berpikir), (4) Hifzh al-Nasl (perlindungan terhadap hak-hak reproduksi, dan (5) Hifzh al-Mal (perlindungan terhadap hak-hak milik).
Lima prinsip pokok ini lazim disebut sebagai maqashid al-syari’ah (tujuan-tujuan syariah). Singkatnya, segala sesuatu yang merealisasikan terjaganya tujuan-tujuan syariah tersebut merupakan “masalahat.” Sebaliknya, apa pun yang merusak dan menegasikannya disebut “mafsadah.”
Karena tujuan syariah adalah terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat, ia niscaya berwatak komprehensif: aturannya bukan hanya mencakup ranah hubungan manusia dengan Allah melainkan juga ranah hubungan manusia dengan manusia. Namun perlu segera ditegaskan, terdapat perbedaan dalam hal bagaimana kaum muslim mencapai kemaslahatan pada dua domain tersebut. Imam Izzuddin bin Abd al-Salam berkata:
فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدها
أما مصالح الآخرة وأسبابها، ومفاسدها وأسبابها، فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع، وهي : الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس المعتبر، والإستدلال الصحيح.
وأما مصالح الدنيا وأسبابها، ومفاسدها وأسبابها، فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته.
Tentang apa yang diketahui mengenai kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat. Kemaslahatan akhirat dan sebab-sebabnya, dan kemafsadatan akhirat dan sebab-sebabnya, keduanya tak bisa diketahui kecuali melalui syariat. Apabila ada yang tersamar/tidak jelas, maka kita mesti mencari patokannya dalam dalili-dalil syara’: Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas yang bisa dipertanggungjawabkan, dan proses istidlal secara valid. Adapun kemaslahatan dunia, dan sebab-sebabnya, juga kemafsadatan dunia dan sebab-sebabnya, maka itu semua bisa diketahui berdasarkan keadaan darurat/kemestian, pengalaman/praktik dalam dunia nyata, adat/ budaya, dan dugaan-dugaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Apabila ada yang tersamar, maka dicari patokannya dari dalil-dalil tersebut.
Dari kutipan di atas kita bisa menyimpulkan, baik kemaslahatan akhirat maupun kemaslahatan dunia sama-sama terangkum dalam bingkai Syariah. Tapi pada saat yang sama, Syariah juga mengakui adanya perbedaan dalam cara pengaturan keduanya. Masalahat untuk urusan akhirat mempunyai mekanisme pengaturan yang tidak sama dengan mekanisme pengaturan maslahat untuk urusan dunia.
Menurut Izzuddin bin Abd al-Salam, kemaslahatan akhirat hanya bisa diketahui melalui dalil-dalil syar’i, yakni Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dn Qiyas. Sedangkan kemalashatan dunia bisa diketahui dengan bersandar pada “keadaan darurat/kemestian, pengalaman/praktik dalam dunia nyata, adat/ budaya, dan dugaan-dugaan yang bisa dipertanggungjawabkan.” Artinya, masalahat dunia sesungguhnya bisa dirumuskan dan dikelola oleh akal budi manusia sendiri, misalnya melalui local wisdom, adat istiadat, tradisi dan pengalaman praktis yang dilakukan sendiri oleh masyarakat.
Dengan kata lain, penerapan aturan hukum dalam Islam ditakar dari seberapa jauh hukum tersebut menciptakan maslahat, yakni realisasi lima prinsip universal yang menjadi tujuan syari’ah seperti sudah disebutkan di atas.
Dengan menjadikan maslahat sebagai standar acuan, maka penerapan hukum ta melulu tekstual, tapi juga kontekstual. Terbuka peluang bahwa keputusan hukum dalam satu tempat bisa saja berbeda dengan keputusan hukum tentang perkara yang sama di tempat lain. Dan bisa saja keputusan hukum di suatu masa bisa berbeda dengan keputusan hukum tentang kasus yang sama di zaman yang lain.
Di samping itu, kalkulus pertimbangan tentang ada tidaknya kemaslahatan dan kemafsadatan membawa implikasi bahwa setiap putusan hukum harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat. Karena itulah, penerapan syariah yang berporos pada prinsip maslahat senantiasa mengakomodir budaya setempat, sejauh budaya tersebut tak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini dirumuskan dalam sejumlah kaidah fiqh.
Misalnya, al-‘adah muhakkamah (adat kebiasaan dijadikan panduan penetapan hukum). Juga kaidah “al-tsabit bi dalalah al-‘urf ka al-tsabit bi dalalah al-nash” (Apa yang ditetapkan dengan dalil berdasar adat sama absahnya dengan yang ditetapkan berdasarkan petunjuk nash).
Pada titik inilah letak signifikansi ide Gus Dur tentang “pribumisasi Islam” yang menekankan pentingnya menjadikan ‘urf (adat, budaya) dan kebutuhan lokal sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Budaya dan kebutuhan lokal masyarakat Indonesia, misalnya, harus menjadi pertimbangan utama bagi Muslim Indonesia, bukan budaya Arab. Perbedaan dalam soal adat dan budaya dengan adat dan budaya Arab zaman Nabi dan Sahabat tak dilihat sebagai penyimpangan atau bid’ah. Ini sejalan dengan penegasan Imam Syathibi dalam Al-I’tisham:
وأيضا إن عدّوا كل محدثات العادات بدعة، فليعدّوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعا، وهذا شنيع، فإن من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والإسم، فيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم، غير متبعين لهم، هذا من المستنكر جدا.
Juga apabila mereka menganggap hal-hal yang baru dalam tradisi/ adat sebagai bid’ah, maka apa sajadalam soal makanan, minuman, pakaian, perbincangan dan masalah-masalah yang muncul yang tidak ada pada zaman awal Islam lantas semuanya dianggap sebagai bid’ah; dan ini adalah suatu pandangan yang sama sekali keliru. Karena tiap adat istiadat itu mengalami perbedaan berdasar waktu, tempat, dan nama.
Kalau semua itu dianggap bid’ah, maka siapa pun yang menyelisihi masyarakat Arab yang hidup pada masa Sahabat dan yang menjalankan tradisi mereka lantas dianggap sebagai orang yang tidak ittiba’ (tidak mengikuti) generasi awal Islam, tentu ini pandangan yang tak bisa diterima.
Hal lain yang perlu dicatat menyangkut pribumisasi Islam dan juga Islam Nusantara, keduanya bergerak dalam wilayah garapan al-mutaghayyirat (aturan-aturan yang bisa berubah dalam ajaran Islam). Ini untuk membedakannya dengan al-Tsawabit (aturan-aturan yang permanen dalam ajaran Islam).
Yang masuk dalam kategori tsawabit adalah wilayah aqidah dan ubudiyah (ritual). Prinsip tauhid, iman kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, dan percaya pada hari pembalasan merupakan hal yang baku dan tidak berubah-ubah sepanjang masa dan di manapun. Sementara hukum-hukum yang bisa berubah (al-mutaghayyirat) terletak dalam wilayah relasi manusia dengan manusia, yang lazim disebut mu’amalat.
Bidang ini meliputi aturan-aturan mengenai hubungan manusia dalam keluarga, sosial, ekonomi, politik, dan pergaulan antar bangsa. Selain mu’amalat, hukum-hukum yang bisa berubah juga terdapat dalam wilayah al-awa’id (adat dan budaya).
Dengan kerangka berpikir di atas, bisa kita katakan bahwa dalam Islam, urusan aqidah dan ritual harus mengikuti secara persis aturan-aturan syariah, tanpa boleh ditambah, dikurangi, atau dimodifikasi. Aturan-aturan tersebut bersifat permanen, kapan pun dan di mana pun. Dalam ranah ini, taka da ruang gerak bagi pribumisasi Islam. Sedangkan dalam dalam ranah mu’amalah dan adat budaya, nash (teks syariah) tidak mengatur detail-detail masalah dan hukum-hukumnya, melainkan lebih menetapkan dasar-dasarnya (mabadi) saja.
Mu’amalat dan awa’id adalah dimensi hukum Islam yang paling luas, sekaligus dinamis dan berpotensi berubah seiring dengan berubahnya waktu, tempat, dan kondisi kehidupan manusia itu sendiri. Dan pada ranah inilah pribumisasi Islam menjadi keniscayaan. Dirumuskan dengan cara lain, sementara urusan ritual menempatkan nash syariah sebagai titik berangkatnya, urusan budaya menjadikan syariah sebagai garis pembatasnya. Dalam ranah budaya, apa pun boleh sejauh tak melanggar syariah. Dalam soal-soal kehidupan dunia, semua boleh selama tak ada dalil yang melarangnya.
Demi Islam yang Mudah dan Jembar
Pribumisasi Islam ala Gus Dur bertolak dari asumsi bahwa menimbang budaya setempat dalam menerapkan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat Islam sendiri dalam menjalankan agamanya. Mengapa demikian? Saya kira ini berkaitan dengan karakter agama itu sendiri yang mudah, ringan, dan jembar, dan bukannya menyusahkan, memberatkan, dan menyempitkan.
Bukankah Tuhan sendiri menegaskan bahwa agama diturunkan pada manusia demi mempermudah kehidupannya, bukan mempersulitnya? Bukankah agama hadir untuk meringankan, bukan memberatkan? Ini dirumuskan dengan baik oleh Imam Ibnu Abidin Asy-Syami (1783-1836), mufti agung Damaskus bermazhab Hanafi pada masa Turki Utsmani:
فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، لتغير عرف أهله، ولحدوث ضرورة،بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه، للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد، لبقاء العالم على أتم النظام، وأحسن أحكام.
“Banyak aturan-aturan hukum Islam yang mengalami perubahan dengan berubahnya zaman, karena adanya perbedaan ‘urf (adat, tradisi) masyarakatnya, dan karena keadaan tak terelakkan (dlarurat). Kalau dalam situasi seperti itu hukum yang berlaku tetap sama seperti sebelumnya, maka itu akan menimbulkan hal yang memberatkan dan merugikan manusia, yang justru bertentangan dengan pilar-pilar syariah yang didasarkan pada prinsip mempermudah, meringankan, dan mencegah kemudaratan dan kerusakan, karena tetapnya tatanan semesta bergantung pada sempurnanya tatanan dan bagusnya hukum-hukumnya.”
Pernyataan Imam Ibnu ‘Abidin di atas adalah penegasan tentang mengapa kontekstualisasi hukum Islam justru merupakan hal yang niscaya dari perspektif hukum Islam sendiri. Karena kalau konteks zaman berubah tapi aturan-aturan agama yang mestinya fleksibel dibiarkan membeku dalam masa lalu, yang muncul justru “hal yang memberatkan dan merugikan manusia, yang justru bertentangan dengan pilar-pilar syariah yang didasarkan pada prinsip mempermudah, meringankan, dan mencegah kemudaratan dan kerusakan.”
Dalam arti inilah letak signifikansi makna “pribumisasi” dalam “pribumisasi Islam” dan ajektif “Nusantara” pada Islam Nusantara. Poin utamanya bukan kebencian terhadap Arab dan antipasti terhadap budaya Arab, melainkan kesadaran bahwa ber-islam secara kaffah tak lantas berarti mengganti tradisi sendiri dengan tradisi Arab, atau kembali ke sistem khilafah. Karena itu sama saja dengan mempermanenkan hal yang mestinya fleksibel, yang justru menampilkan keislaman yang sumpek dan menyusahkan, bukannya keislaman yang jembar dan memudahkan.
Tatanan sosial dan politik Abad Pertengahan seperti khilafah bisa jadi membawa maslahat pada masanya, tapi kalau diterapkan pada masa sekarang justru bisa mengakibatkan hal yang sebaliknya.
Walhasil, pribumisasi Islam adalah cara Muslim menerapkan ajaran Islam dengan kesadaran akan pentingnya konteks di mana ia hidup, karena dengan kesadaran itulah ia bisa merealisasikan tujuan syariah. Upaya memperhatikan konteks setempat dan semangat zaman adalah demi memastikan bahwa maslahat sebagai tujuan syariah betul-betul membumi.
Dilihat dengan cara demkian, pribumisasi islam dan Islam Nusantara sejatinya justru merupakan manifestasi dari Islam kaffah, yakni Islam yang komprehensif dan menyeluruh. Pada saat yang sama, Islam Nusantara juga membuktikan bahwa Islam adalah ajaran yang shalihun li kulli zaman wa makan (cocok untuk seluruh masa dan tempat).
Wallahu a’lam bi al-shawab.

*Tulisan ini merupakan revisi atas makalah diskusi “Gus Dur dan Pribumisasi Islam,” Forum Jumat Pertama Gusdurian, Aula Griya Gus Dur, Jakarta, 3 Maret 2017.

Sumber:
Geotimes
Read More