Lensapedia: Farid Gaban
BANNER 728X90
Tampilkan postingan dengan label Farid Gaban. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Farid Gaban. Tampilkan semua postingan

Jumat, 16 Juni 2017

Cinta Indonesia Gaya Soe Hok Gie - Farid Gaban

06.54
Cinta Indonesia Gaya Soe Hok Gie - Farid Gaban
foto: geotimes
Di puncak Gunung Semeru, dikepung dingin dan kabut yang magis, tubuhnya tergelatak. Tak bernyawa. Soe Hok Gie tewas menghirup gas beracun di ketinggian sunyi atap Pulau Jawa itu, 47 tahun lalu.
Saya membayangkan dia tersenyum dalam kematiannya. “Bahagialah mereka yang mati muda,” tulis Gie, hanya beberapa bulan sebelum dia meninggal pada usia 26.
Nama Soe Hok Gie teringat kembali ketika beberapa waktu lalu saya mendaki puncak Gunung Prau, Dataran Tinggi Dieng. Sambil menyaksikan semburat merah matahari terbit di atas awan, saya mengingat catatan-catatan Gie tentang kemanusian, cinta, hidup dan kematian. Serta kecintaannya kepada Indonesia.
Gie bukan seorang fatalis. Dalam hidupnya yang ringkas, dia dikenal sebagai penulis produktif, pengamat sosial tajam, dan aktivis mahasiswa idealis. Salah satu bukunya, “Catatan Harian Seorang Demonstran”, melukiskan keresahan Gie pada era transisi antara dua kediktatoran, Orde Lama ke Orde Baru. Namanya menonjol sebagai patriot dan nasionalis keturunan Tionghoa.

Gie si Pencinta Alam

Tapi, jarang orang mengenal Soe Hok Gie sebagai seorang penjelajah alam. Dia adalah pendiri Mapala (mahasiswa pecinta alam) Universitas Indonesia. Mendaki gunung adalah salah satu aktivitasnya. Ironis, dia tewas oleh kuasa sebuah gunung, salah satu sumber kecintaannya terhadap tanah air Indonesia.
Namun, saya kira dia tidak menyesal. Dalam catatan hariannya, kematian bukanlah tema yang menakutkan baginya. “Orang-orang seperti kita tidak pantas mati di tempat tidur,” tulis Gie.
Gie rindu merasakan kehidupan kasar dan keras. Rindu “diusap angin sedingin pisau”, atau “berjalan memotong hutan”, dan “mandi di sungai kecil.”
Mengutip Walter Whitman, penyair Amerika, Gie menulis: “Rahasia menjadi manusia paripurna adalah tumbuh menghirup udara bebas, makan dan tidur beralaskan bumi.”
Saya banyak berutang inspirasi pada Gie. Lahir di lereng Gunung Sindoro, Jawa Tengah, saya suka naik gunung sejak remaja. Tapi, saya lebih terpukau pada pandangannya tentang nasionalisme yang tidak klise.

Cara Gie Mencintai Indonesia

Saya setuju Gie, bahwa patriotisme dan nasionalisme tidak mungkin tumbuh dari slogan-slogan, seperti “NKRI harga mati” yang belakangan populer. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal sesuatu itu.
Indonesia tak hanya negeri vulkanik yang kaya akan gunung berapi, aktif maupun tertidur. Tapi, juga laut dan pulau-pulau yang indah. Jika peralatan selam sudah sepopuler sekarang, saya membayangkan Gie juga akan menikmati penjelajahan bawah laut negeri ini.
“Mencintai tanah air Indonesia,” kata Gie, “dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat.”
Ketika lima tahun lalu keliling Indonesia bersama rekan Ahmad Yunus, saya tak hanya menerobos hutan tapi juga menyelam di taman-taman laut Indonesia terindah. Kami naik kapal-kapal pengangkut ikan, jagung dan rotan. Tidur di kolong langit mengagumi bintang dan galaksi, di dermaga kayu pulau terpencil atau rumah-rumah nelayan. Serta mengagumi seni, budaya dan adat-istiadat beragam suku.
Seperti bagi Soe Hok Gie, mendaki gunung dan menyelami laut adalah perjalanan sosial bagi saya. Sekaligus perjalanan spiritual.
Mungkin ada risikonya, tapi itu risiko yang layak dibayar untuk kebebasan dan kesenangan hidup akrab dengan alam. Hidup, kata Gie, adalah soal keberanian menghadapi yang misterius, yang tak dimengerti dan yang tak bisa ditawar, termasuk kematian.
“Aku cinta padamu, Pangrango,” tulis Soe Hok Gie dalam sebuah puisinya, tentang Gunung Pangrango, Jawa Barat. “Karena aku cinta pada keberanian hidup.”
Dalam perjalanan ke Australia setahun sebelum meninggal, Gie dicegat pabean Sydney yang kemudian menyita piringan hitam lagu-lagu Joan Baez miliknya. Joan Baez adalah pencipta lagu-lagu balada dan syair-syair protes melawan Perang Vietnam kala itu.
Jadi, saya kira, Gie tahu betul risiko menjadi burung camar yang terbang tinggi di langit seperti dalam syair lagu “Donna, Donna”. Dia tak cuma ingin mengeluh jadi “kerbau yang siap disembelih”.
Stop complaining! Who told you a calf to be? Why don’t you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? *

Sumber:
Read More

Jumat, 09 Juni 2017

Jokowi, Amien Rais, dan Tuduhan Komunis Itu - Farid Gaban

23.11
Jokowi, Amien Rais, dan Tuduhan Komunis Itu - Farid Gaban
Geotimes

Saya sedih sekaligus ingin ketawa mendengar tuduhan komunis dialamatkan kepada Presiden Jokowi. Sedih karena propaganda murahan dipakai untuk mengkritik presiden secara keblinger. Ketawa karena tuduhan itu terlalu jauh panggang dari api sehingga terkesan guyon. Tapi, itu guyon yang tak lucu.
Saya tidak memilih Pak Jokowi jadi presiden. Saya golput. Tapi, saya sangat gundah dengan tuduhan ke Pak Jokowi, yang tidak hanya salah arah, tapi juga menimbulkan konsekuensi buruk bagi kehidupan kita bernegara. Rusaknya negara yang akhirnya akan merugikan masyarakat Muslim sendiri.
Seperti kita baca dari media sosial dan pemberitaan media besar, Presiden Jokowi disebut-sebut sebagai komunis. Ini cerita yang sudah lama beredar sejak Pemilihan Presiden 2014. Namun, belakangan menguat kembali sebagai imbas pemilihan gubernur Jakarta, persidangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan buronnya Habib Rizieq Shihab.
Sebagian kalangan Islam menilai Pemerintahan Jokowi ada di balik “persekusi” Rizieq Shihab, tokoh Front Pembela Islam. Mereka menyerang balik Presiden dengan tuduhan lama itu.

Tuduhan Komunis ke Jokowi

Salah satu dasar tuduhan komunis ke Pak Jokowi adalah buku “Jokowi Undercover” yang ditulis oleh Bambang Tri Mulyono tiga tahun lalu. Buku ini menyebut Jokowi adalah anak kandung dari orangtua komunis. Tuduhan yang sangat serius. Tak hanya Pak Jokowi dituduh menggelapkan asal-usul orangtua, tapi juga latar belakang afiliasi politik dan ideologinya.
Bambang Tri diperkarakan ke pengadilan dengan tuduhan fitnah dan telah divonis bersalah Mei lalu. Namun, buku ini masih dijadikan dasar oleh pengecam Presiden. Mereka menuntut dilakukannya tes DNA untuk membuktikan apakah benar Jokowi anak dari orangtua komunis yang dimaksud. Tuntutan tes DNA bahkan didukung tak kurang oleh Pak Amien Rais, tokoh reformasi yang pernah saya kagumi.
Pak Jokowi masih balita ketika pemberontakan PKI berlangsung. Dan Pak Amien Rais pasti tahu persis bahwa aliran politik dan ideologi tidak bersifat menurun dari orangtua ke anaknya. Pak Rizieq Shihab juga pasti tahu bahwa keimanan dan keislaman tidak bersifat menurun. Bahkan jika seandainya, sekali lagi seandainya, orangtua Pak Jokowi komunis, itu tak bisa membuktikan Jokowi seorang komunis.
Menuduh seseorang komunis untuk dijatuhkan dan dipidanakan adalah kebiasaan buruk Orde Baru. Di masa dulu, seorang komunis atau yang dituduh komunis bisa dibunuh, atau setidaknya kehilangan hak sebagai warga negara hingga anak-cucu.
Padahal, menjadi komunis, sosialis, liberalis, atau kapitalis bukanlah kejahatan. Sama seperti menjadi Islam atau Kristen bukan kejahatan. Pikiran seseorang tak bisa dipidanakan. Tindakan kekerasanlah, yang dilakukan oleh siapa pun, baik komunis atau Islam, yang bisa dipidanakan.

Jokowi Condong ke Tiongkok?

Dasar lain untuk menuduh Pak Jokowi komunis: kebijakan pemerintahannya lebih ramah terhadap Tionghoa, salah satunya mendukung Ahok, dan garis politik internasionalnya condong ke Tiongkok, dengan banyak-banyak mengundang investasi dari Tiongkok.
Itu dasar yang lemah untuk menuduh. Tidak semua Tionghoa adalah komunis. Bahkan sebagian besar Tionghoa perantauan (tidak cuma di Indonesia), cenderung kapitalis ketimbang komunis. Memangnya Liem Sioe Liong dan James Riyadi komunis? Atau atheis? James Riyadi adalah tokoh Kristen yang taat.
Kecondongan Pemerintahan Jokowi kepada Republik Rakyat China atau Tiongkok, bisa dipahami mengingat kini Tiongkok sebuah kekuatan ekonomi dominan di dunia. Kecenderungan ke Tiongkok tidak khas Indonesia.
Ketergantungan pada investasi asing secara berlebihan memang bisa berdampak buruk bagi Indonesia, tak peduli dari mana pun asalnya, tak peduli dari Tiongkok atau Saudi Arabia. Namun, pada kenyataannya, investasi Tiongkok ke Indonesia masih terlalu kecil.
Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), modal asing dari China hanya 8,2 persen dari seluruh investasi asing pada kwartal pertama 2017; bandingkan dengan Singapura (28,2 persen), dan Jepang (19,2 persen). Investasi China di Indonesia setara dengan Amerika.
Lebih dari itu, meski menyebut diri sebagai negeri komunis, Tiongkok memiliki sistem ekonomi yang cenderung kapitalis sejak zaman Deng Xiaoping. Hampir sama kapitalisnya dengan Amerika Serikat maupun Saudi Arabia. Pak Amien Rais, yang pernah belajar politik internasional, pasti juga tahu tentang hal ini.
Tuduhan bahwa Presiden Jokowi sedang membawa Indonesia ke sistem komunis lebih menggelikan lagi. Meneruskan sebagian besar kebijakan Pemerintahan SBY, Pemerintahan Jokowi justru cenderung neoliberal-kapitalistik ketimbang komunis.
Dalam dua tahun terakhir, Presiden Jokowi bertubi-tubi mengeluarkan 10 lebih paket deregulasi ekonomi. Deregulasi membawa kita ke sistem ekonomi yang lebih liberal dan kapitalistik. Dalam berbagai kesempatan, Presiden juga getol mengundang investasi asing, yang membawa sistem ekonomi Indonesia lebih terbuka. Justru terlalu liberal, menurut saya.
Salah satu perbedaan besar antara sistem sosialis/komunis dan kapitalis, adalah campur tangan negara. Di negara sosialis-komunis, pemerintah punya peran besar dalam kehidupan sehari-hari warganya, khususnya dalam ekonomi; sebaliknya sektor swasta kecil perannya. Tapi, coba lihatlah Indonesia. Pemerintah justru kecil perannya; sebagian besar sektor sudah diswastanisasi.
Peran pemerintah yang besar ditunjukkan oleh anggaran negara yang besar untuk sektor-sektor penting bagi rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi, lihatlah anggaran kesehatan kita, salah satu yang paling kecil di dunia. Anggaran kesehatan kita hanya 1,1 persen dari GDP; bandingkan dengan Kuba (negara komunis) yang sampai 15 persen. Anggaran kesehatan kita bahkan jauh lebih kecil dari negeri kapitalis seperti Amerika, Jepang, dan Uni Eropa.
Dengan kata lain, Indonesia lebih kapitalis dari negeri-negeri yang biasa kita sebut kapitalis.

Jauh Panggang dari Api

Mengatakan Indonesia sedang menuju negeri komunis adalah jauh panggang dari api. Ngawur dan menggelikan. Saya khawatir, Pemerintahan Jokowi justru menunjukkan kecenderungan makin neoliberal-kapitalistik hanya untuk menepis tudingan komunis Pak Amien Rais.
Belum lama ini Presiden Jokowi mengeluarkan statement akan “menggebuk komunis dan ormas-ormas anti-Pancasila”. Pernyataan ini agak berlebihan dan mengingatkan saya zaman Soeharto.
Saya khawatir, dalih komunis dan anti-Pancasila akan dipakai untuk menggebuk siapa saja yang kritis kepada pemerintah, yang dianggap mengganggu pembangunan dan menghambat masuknya investasi asing. Taktik seperti itu pernah dilakukan Orde Baru.
Saya khawatir, petani Kendeng yang memprotes investasi pabrik semen, nelayan yang menolak reklamasi pantai dan teluk, atau aktivis lingkungan yang mengecam perkebunan sawit, dibungkam dengan tuduhan komunis. Persis seperti di masa lalu.
Tuduhan komunis yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi pada akhirnya akan berbalik merugikan masyarakat Muslim sendiri, yang sebagian adalah pengikut Pak Rizieq Shihab dan Pak Amien Rais sendiri. Bukankah sebagian besar buruh, petani dan nelayan itu Muslim?
Didesak dengan tuduhan komunis, Pemerintahan Jokowi juga bisa cenderung menerapkan sistem kapitalistik. Padahal, sudah banyak kajian bahwa kebijakan ekonomi yang terlalu liberal dan kapitalistik akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Sistem itu memperkaya yang sudah kaya dan mempermiskin pribumi Muslim yang sudah miskin.
Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi potensial memicu prasangka yang tidak produktif. Kecemburuan sosial terhadap dominasi ekonomi kaum Tionghoa mudah tersulut. Padahal itu bukan kesalahan orang Tionghoa, melainkan lebih berakar pada kebijakan ekonomi kita yang cenderung liberal dan kapitalistik tadi.
Ada banyak hal yang bisa dikritik pada Presiden dan Pemerintahan Jokowi. Tapi, bukan pada soal komunisme.
Sumber:
Read More

Kamis, 08 Juni 2017

Menakar Mutu Manusia Indonesia - Farid Gaban

21.04
Menakar Mutu Manusia Indonesia - Farid Gaban
Dua dasawarsa dari sekarang, 2040, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 300 juta jiwa, sekitar 60% ada pada usia produktif. Sejumlah pengamat ekonomi memperkirakan Indonesia kala itu dikaruniai dengan “bonus demografi”, yakni ketika penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tak produktif (anak dan lansia).
Sejumlah pejabat pemerintah dan ekonom mengatakan “bonus demografi” akan mengantarkan Indonesia menjadi negeri makmur dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Indonesia akan mampu bersaing, katanya, bahkan besar peluang menjadi pemenang dalam perlombaan ekonomi global.
Indonesia mungkin akan berjaya sesuai banyak prediksi tadi. Namun, banyak upaya harus dilakukan untuk mewujudkannya. Memiliki jumlah besar penduduk berusia produktif adalah satu hal, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial adalah soal lain.


Bagaimana jika jumlah penduduk yang besar itu justru berkualitas rendah, baik dari segi pendidikan maupun kesehatan? Alih-alih menikmati “bonus demografi”, Indonesia justru menderita “bom demografi”: biaya kesehatan yang meroket sementara produktivitas tenaga kerja justru merosot.
Sumber daya manusia kita cenderung lemah. Sebagian besar angkatan kerja Indonesia, sebanyak 76,4 juta orang (64% angkatan kerja) hanya berpendidikan SMP atau lebih rendah.
Data statistik, khususnya yang termuat dalam Laporan Indeks Pembangunan Manusia (HDI Report) 2016 versi UNDP, yang terbit April lalu, menunjukkan bahwa Indonesia masih harus terengah-engah jika mau bersaing di Asean.
Kualitas pembangunan manusia di Indonesia masih mengkhawatirkan. Menurut laporan itu, Indonesia berada pada peringkat ke-113, bukan yang terburuk di Asean tapi masih jauh di bawah Venezuela yang dilanda konflik politik dan Srilanka yang masih dibayang-bayangi perang saudara. Indonesia di bawah negeri Afrika seperti Botswana.
Indonesia masuk kategori negeri dengan tingkat pembangunan manusia medium-rendah, sementara Malaysia, Brunei, Singapura dan Thailand masuk kategori tinggi. Indeks Pembangunan Manusia sedikit-banyak mencerminkan kualitas manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Data-data pemerintah sendiri menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional (fenomena kurang gizi atau malnutrisi) masih cukup tinggi mencapai 37,2 persen pada 2013. Angka itu turun menjadi 27,5 persen pada 2016.
Namun, angka itu masih sangat jauh dari standar rekomendasi WHO: angka balita kurus dan sangat kurus harus di bawah 5 persen.
Dalam kondisi sekarang, pertumbuhan tak maksimal diderita oleh sekitar 8 juta anak Indonesia, atau satu dari tiga anak Indonesia. Mengingat adanya ketimpangan, kondisi beberapa provinsi lebih buruk: stunting di Nusa Tenggara Timur misalnya, mencapai 50% anak.
Prevalensi stunting nasional di Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Vietnam, dan Thailand.
Mutu sumber daya manusia terkait dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Faktor kesehatan menyumbang kemiskinan secara keseluruhan.

Kualitas manusia, khususnya dari aspek kesehatan, ditentukan oleh kepedulian pemerintah yang tercermin dalam anggaran negara. Anggaran publik untuk kesehatan di Indonesia, menurut data Bank Dunia, termasuk yang paling rendah di Asia, bukan cuma Asean.
Anggaran yang rendah tercermin dalam cakupan dan kualitas layanan kesehatan. Indonesia memiliki rasio dokter/penduduk yang paling rendah di Asean, hanya lebih baik dari Laos. Sebagian besar dokter pun lebih banyak terkonsentrasi di Jawa dan Indonesia bagian barat. Penyebaran sangat tidak merata.
Kurangnya tenaga kesehatan setingkat dokter membuat banyak persalinan dilakukan oleh bidan desa, yang tingkat pengetahuannya kurang bagus. Itu tercermin dalam tingginya angka kematian ibu dan bayi.
Tingginya angka kematian bayi dan balita di Indonesia juga mencerminkan lemahnya layanan kesehatan. Termasuk di dalamnya layanan penyuluh kesehatan, seperti tercermin dalam prosentase balita kurang gizi. Demikian pula dengan tingkat kematian tinggi akibat malaria dan tuberculosis.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah meluncurkan BPJS. Namun, BPJS bukanlah dana publik (negara). BPJS pada dasarnya adalah asuransi. Pemerintah hanya membantu membayar premi warga miskin.
Banyak kasus di daerah, orang miskin bahkan terlalu miskin untuk bisa datang berobat bahkan jika biaya pengobatannya gratis. Apalagi jika mereka dirujuk ke rumah sakit yang jauh dari rumah.
Keberadaan BPJS juga belum dibarangi dengan peningkatan layanan kesehatan. Kalangan menengah tetap lebih mengandalkan layanan kesehatan swasta yang juga makin banyak jumlahnya dan cenderung makin mahal.
Tower Watson Global Medical Trend Survey pada 2014 menyebutkan bahwa biaya kesehatan di Indonesia meningkat 80% dalam kurun lima tahun (2009-2014).
Indikator lain menunjukkan, Indonesia memiliki angkatan kerja yang besar. Namun, besarnya jumlah angkatan kerja, jika tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan serta kesehatan justru hanya akan menjadi beban pemerintah ketimbang peluang untuk memenangkan persaingan dagang.
Indonesia harus mendahulukan pembangunan manusia jika tak ingin bonus menjadi bom demografi. *

Sumber:
Geotimes


Read More