Lensapedia: politik
BANNER 728X90
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 10 Juni 2017

Pancasila, Kawah Candradimuka, dan Anti Absolutisme - Akhmad Sahal

09.56
Pancasila, Kawah Candradimuka, dan Anti Absolutisme -  Akhmad Sahal
geotimes

Dalam pidatonya tentang Pancasila yang masyhur itu, Sukarno berbicara tentang Pancasila sebagai Weltanschauung, sebuah pandangan tentang dunia dan kehidupan. Di mata Bung Karno, Pancasila merupakan “dasar filsafat”, philosophische grondslag. Yakni, sebuah fondasi yang berfungsi sebagai perekat kebhinnekaan, sekaligus sebagai payung persatuan kebangsaan.
Tapi, di sisi lain, Bung Karno juga menyadari bahwa kehidupan politik senantiasa mengandung “perjuangan faham.” Kehidupan politik meniscayakan bukan hanya pertukaran tapi juga pertarungan ide-ide, bukan hanya deliberasi, tapi juga kontestasi gagasan. Secara berseloroh Bung Karno pernah berkata, “tak ada sebuah negara yang hidup yang tak mengandung ‘kawah candradimuka’ yang ‘mendidih’ di mana pelbagai ‘faham’ beradu di dalam badan perwakilannya. Tak ada sebuah negara yang dinamis ‘kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya’.
Bertolak dari pandangan Sukarno di atas, kita melihat bahwa sejak awal, Pancasila tak pernah diniatkan untuk menjadi ideologi yang kekal, tertutup, dan absolut. Sebagai Weltanchauung bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila memang tak boleh diganti. Mengganti Pancasila sama dengan mengubah hakikat NKRI. Tapi pada saat yang sama, Pancasila senantiasa berada dalam “kawah candradimuka” politik yang diwarnai oleh “perjuangan faham.”
Artinya, Bung Karno sedari awal mengakui bahwa Pancasila mesti dilihat sebagai ideologi yang fleksibel di tengah konteks sosial politik yang senantiasa berubah, dan membuka diri terhadap perkembangan dan modifikasi diri, karena adanya kesadaran bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan “tatanan-dalam-proses.”
Dengan kata lain, penerimaan terhadap Pancasila berarti adalah suatu penolakan terhadap faham politik yang mengklaim berlaku mutlak dan absolut. Sebagai rumusan yang mangkus dan sangkli dari ikhtiar bangsa kita untuk mencapai persatuan dalam perbedaan, Pancasila menegaskan dirinya sebagai paham yang bertentangan secara diametral dengan absolutisme.
Perspektif Bung Karno tentang Pancasila sebagai “anti absolutisme” di atas menarik untuk ditengok kembali manakala kita hendak berbicara tentang “demokrasi Pancasila yang diperbaharui,” seperti diusulkan oleh Denny J.A dalam tulisannya baru-baru ini. Usulan ini menurut saya penting dan mendesak, setidaknya karena dua hal:
Pertama, untuk waktu yang lama, telah terjadi semacam the disenchantment of Pancasila, melenyapnya marwah Pancasila, akibat ulah Orde Baru yang secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan manipulasi terhadap dasar negara kita. Di masa Orde Baru, Pancasila dikeramatkan dan di-sakti-kan. Pada saat yang sama, penafsirannya dimonopoli penguasa, dan dianggap identik dengannya. Siapa pun yang menentang penguasa langsung dicap menentang Pancasila.
Kedua, makin maraknya wacana “negara Islam, “NKRI bersyariah,” atau “Khilafah” yang mendasarkan diri pada paham keagamaan yang absolutis dan mutlak-mutlakan. Mereka gemar mengklaim, lebih baik memilih dasar Syariah karena syariah datang dari Allah, sedang Pancasila itu hasil buatan manusia.
Di mata mereka, jika hukum Allah adalah hukum yang hendak diterapkan, mau tak mau hasil yang akan tercipta adalah sebuah kehidupan sosial yang tanpa cacat. Probemnya adalah, mereka seringkali merasa mewakili suara Tuhan, meskipun tak jelas dari mana dan bagaimana ‘mandat’ itu bisa mereka perolah.
Akibatnya, mereka merasa berhak untuk memaksakan paham keIslamannya sebagai satu-satunya “the law of the land” di Indonesia. Inilah sikap yang mencerminkan apa yang disebut Bung Karno sebagai ‘egoisme-agama’ yang menafikan karakter dasar Indonesia yang berbineka.
Dalam situasi semacam itulah kita membutuhkan pembaharuan pemahaman tentang Pancasila: untuk menangkis sikap absolut yang sewenang-wenang: sikap mereka yang mengklaim kesempurnaan karena merasa mewakili suara Tuhan.
Demokrasi dan Anti Absolutisme
Dalam perspektif yang lebih luas, upaya memperbarui demokrasi Pancasila seperti diusulkan Denny J.A. bisa juga dikaitkan dengan falsafah dan karakteristik demokrasi modern itu sendiri.
Sejarah demokrasi modern adalah sejarah kebebasan individu dan pembebasannya dari absolutisme kekuasaan sistem feodal dan aristoktat yang mencirikan Abad Pertengahan. Sejak akhir abad ke-17, seiring dengan semakin kokohnya perdagangan dan Pencerahan di tanah Eropa, muncul kesadaran di kalangan masyarakat Eropa akan pentingnya kebebasan dan persamaan individu. Mereka merasa letih dengan perang Katolik dan Protestan yang berlarut-larut, dikenal sebagai “Perang 30 Tahun.” Di samping itu, mereka juga sudah muak dengan tatanan sosial politik yang represif.
Mereka kemudian merancang suatu tatanan baru berdasarkan rasionalitas, yang melindungi hak dan kebebasan warga negara, mengakhiri perang agama, dan mencegah bercokolnya kembali absolutisme. Untuk itu, kedaulatan mesti bersumber pada rakyat; pluralisme dan toleransi mesti dijaga; serta kekuasaan mesti dibatasi dan dikontrol.
Demokrasi pada intinya adalah mekanisme pengaturan kehidupan publik yang mendasarkan diri pada kontrak sosial. Karena itu, ia bersandar pada aturan yang disepakati bersama. Dengan demikian, ia niscaya berwatak sekuler karena dasar legitimasinya bukanlah kitab suci agama tertentu, melainkan rasionalitas publik. Tujuannya agar kekuasaan bisa dikontrol dan dikoreksi, juga agar absolutisme yang menyulut perang agama tidak terulang lagi.
Demokrasi merayakan pluralisme dan toleransi, karena pertukaran dan pertengkaran pikiran dalam pasar bebas ide-ide justru memungkinkan masyarakat untuk mengoreksi kesalahannya sendiri dan berkembang maju. Suara minoritas mendapat hak hidup yang sama dengan pendapat mayoritas. Politik di sini bukan ajang pertarungan antara “kawan” dan “musuh” yang gampang menyulut kerelaan untuk mati demi keyakinan buta terhadap agama tertentu. Politik dalam arti liberal adalah ajang bagi kompromi dan negosiasi.
Dasar filsafatnya bertumpu pada kombinasi dari dua cara pandang terhadap manusia, katakan saja cara pandang yang optimistis dan pesimistis.
Optimisme yang saya maksud adalah pandangan yang melihat manusia sebagai makhluk yang bisa mengatur diri mereka sendiri dan pada saat yang sama bisa berkembang ke arah kemungkinannya yang paling kaya. Optimisme inilah yang mendasari demokrasi karena esensi demokrasi adalah mengatur diri sendiri (self rule).
Optimisme ini pula yang oleh John Stuart Mill, dalam traktatnya, On Liberty, dianggap sebagai alasan kenapa kebebasan individu dan pluralisme harus dipertahankan dari ancaman tirani mayoritas. Karena, hanya dengan kebebasan dan keragaman pandanganlah manusia bisa selalu memperbaiki kesalahannya.
Namun, bersamaan dengan itu, demokrasi modern juga melantunkan semacam ketidakpercayaan (distrust) terhadap manusia, termasuk mereka yang berkuasa. Demokrasi memandang manusia dengan tatapan curiga. Manusia tidak digambarkan sebagai sosok yang ikhlas tanpa pamrih dan memikirkan orang lain, melainkan sosok yang bisa culas, ambisius, dan hanya memikirkan diri sendiri. Inilah yang saya sebut pandangan pesimistis terhadap manusia (atau realistis?).
Atas dasar kecurigaan semacam inilah tatanan republik melembagakan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan. Ungkapan James Madison, salah satu founding fathers Amerika, di dalam The Federalist Papers menarik untuk disimak, “If men were angels no government would be necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal control on government would be necessary.” Karena manusia bukan malaikat, maka kontrol internal dan eksternal terhadap kekuasaan menjadi niscaya.
Kombinasi antara optimisme dan pesimisme inilah yang mendasari tatanan demokrasi modern. Yakni sistem yang menampung kepercayaan terhadap kebaikan manusia, melembagakan kecurigaan terhadap watak manusia, dan mengakui bahwa manusia bisa lurus dan amanah, tapi juga bisa korup dan culas. Karena itu, rule of law sebagai sistem kontrol terhadap negara maupun masyarakat agar tak sewenang-wenang menjadi hal yang niscaya.
Yang khas dari demokrasi modern: tak ada pretensi untuk menjadi sistem yang sempurna, absolut, dan berlaku abadi. Demokrasi justru bertolak dari ketidaksempurnaan, sehingga selalu ada peluang untuk koreksi dan perbaikan di kemudian hari. Inilah yang membedakannya dengan absolutisme dalam Islamisme, misalnya, yang mengklaim bersifat lengkap dan berlaku abadi karena bersandar pada Kedaulatan Tuhan (Hakimiyyah).
Walhasil, upaya menyegarkan kembali demokrasi Pancasila adalah suatu penegasan bahwa Pancasila merupakan proses negosiasi terus menerus dari sebuah bangsa yang tak pernah tunggal dan seragam, dan tak perlu ditunggalkan dan diseragamkan. Sebagaimana dinyatakan Bung Karno, Pancasila merupakan Weltanschauung NKRI, yang sekaligus menjadi identitasnya. Mengubah atau mengganti Pancasila sama saja dengan membubarkan identitas NKRI itu sendiri.
Tapi Pancasila tak perlu dipahami sebagai sesuatu yang absolut, kekal, dan kedap dari perkembangan zaman, karena ia berada dalam “kawah candradimuka” kehidupan sosial politik masyarakatnya. Masyarakat yang merupakan “tatanan-dalam-proses,” yang mengakui bahwa sistem apa pun yang dibangunnya senantiasa tak sempurna dan menunutut adanya perbaikan terus menerus, sekaligus menampik ilusi tentang kesempurnaan yang menjadi ciri utama absolutisme.
Sumber:
http://geotimes.co.id/pancasila-kawah-candradimuka-dan-anti-absolutisme/
Read More

Dalam NKRI Tak Ada Orang Kafir! - Akhmad Sahal

09.50
Dalam NKRI Tak Ada Orang Kafir! - Akhmad Sahal
toleransi
geotimes


Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak ada orang kafir. Pemeluk agama disebut berdasar agama masing-masing: orang Islam, orang Kristen, orang Katholik, orang Budha, orang Hindu, orang Konghucu. Mereka tak disebut “kafir.” karena titik acuan NKRI adalah Pancasila, bukan Islam.
"Kafir,” term Bahasa Arab yang artinya “orang yang menutup diri,” merupakan istilah keagamaan dalam Islam untuk menyebut orang yang menutup diri karena mengingkari dan menentang ajaran Islam. Namun harus diingat, kriteria tentang apa dan siapa “kafir” bersandar pada doktrin Islam, dan karena itu, penilaiannya pun dari sudut pandang Islam.
Sedangkan NKRI berasaskan Pancasila, bukan doktrin Islam atau doktrin agama lain. Dalam perspektif Pancasila, setiap pemeluk agama bebas meyakini dan menjalankan ajaran agamanya, tapi mereka tak berhak mendesakkan sudut pandang agamanya untuk ditempatkan sebagai tolok ukur penilaian terhadap pemeluk agama lain.
Simaklah Sukarno dalam pidato bersejarahnya tentang lahirnya Pancasila 1 Juni 1945: “Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain.”
Dengan menyatakan “bertuhan Tuhannya sendiri,” Sukarno tak hanya mengakui karakter keberagamaan bangsa Indonesia yang beragam. Sang proklamator juga menegaskan kesetaraan hak penganut agama. Seorang penganut agama, sembari meyakini kebenaran agamanya, dituntut juga untuk mengakui hak para penganut agama lain untuk meyakini kebenaran agama mereka.
Tak ada sudut pandang agama apa pun yang boleh mendominasi sudut pandang agama lain. Tak ada satu kelompok agama mana pun yang berhak menilai agama lain dari sudut pandang sendiri. Bung Karno lantas mewanti-wanti agar bangsa Indonesia “berTuhan secara kebudayaan” dengan saling menghormati antar pemeluk agama, dan tak terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai “egoisme agama.”
“Egoisme agama” inilah yang mengemuka ketika sebutan “kafir” merambah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yang mesti diingat, tiap agama punya kriteria dan ukurannya sendiri tentang apa dan siapa yang bisa dikategorikan “pengingkaran” dan “pengingkar” terhadap agama tersebut. Dengan kata lain, tiap agama punya konsep “kafir”nya sendiri. Jika masing-masing pemeluk agama memaksakan ukuran “kafir” dari agama sendiri untuk menilai agama lain, maka yang akan muncul adalah sikap saling menegasikan satu sama lain yang berujung pada perpecahan, atau bahkan perang saudara.
Egoisme agama semacam ini niscaya bertentangan dengan visi Bung Karno tentang Negara Indonesia sebagai “semua milik semua,” bukan hanya menjadi milik satu golongan tertentu, mayoritas atau minoritas. Kata Bung Karno: “Kita hendak mendirikan suatu negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, tapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua.”
Warga Negara, Bukan Kafir
Dalam NKRI tak ada tempat bagi sebutan “kafir” terhadap warganya yang non-Muslim, karena status mereka adalah warga negara (citizen), bukan kafir dzimmi, apalagi kafir harbi. NKRI berdiri di atas faham kebangsaan modern, di mana basis keanggotaannya ditentukan bukan oleh agama seperti pada masa pra modern, melainkan nasionalitas. Dan prinsip kesetaraan warga negara yang terangkum dalam konsep citizenship adalah pilar utama kebangsaan kita.
Prinsip kesetaraan pemeluk agama apa pun sebagai warga negara adalah ide politik modern yang tak dikenal dalam tatanan politik Islam klasik. Dalam sistem pemerintahan Islam klasik, minoritas non-Muslim yang tinggal di kawasan negara Islam atau khilafah disebut “kafir dzimmi” atau “ahludz dzimmah,” kafir yang dilindungi dan mendapatkan proteksi politik, dengan kewajiban membayar jizyah (poll tax). Ini untuk membedakannya dengan kafir harbi, kafir yang perlu diperangi.
Namun karena statusnya sebagai dzimmi, minoritas non-Muslim tersebut tak bisa mendapatkan hak yang setara. Betul bahwa mereka hidup secara aman, namun mereka tidak dibolehkan menduduki jabatan politik strategis seperti panglima perang atau kepala negara. Mereka boleh menjalankan ajaran agamanya, tapi sangat dibatasi dalam hal pendirian rumah ibadah atau syiar agama mereka. Dan banyak lagi contoh yang lain.
Singkatnya, status dzimmi pada dasarnya diskriminatif karena menempatkan mereka sebagai warga kelas dua. Ini karena hak yang mereka nikmati di kawasan negara Islam saat itu semata-mata karena pemberian dari penguasa yang bisa ditarik kembali kapan saja.
Situasinya berbeda secara diametral dengan prinsip citizenship dalam sistem nation-state. Prinsip ini mengasumsikan, negara bukanlah entitas yang mendahului warga negara, melainkan justru sebaliknya, karena hak dan kebebasan tersebut melekat dalam diri mereka sebagai manusia.
Negara lahir karena adanya kontrak sosial antar warga demi melindungi hak dan kebebasan mereka. Dan karena tiap warga ikut bersama-sama dalam perjanjian dan kesepakatan mendirikan negara, mereka setara haknya, lepas dari apakah ia pemeluk agama minoritas atau mayoritas. Termasuk hak untuk dipilih menjadi pemimpin.
Karakter diskriminatif dari sistem dzimmi ini sebenarnya sudah dikritik sejumlah pemikir Islam di Timur Tengah maupun dalam negeri. Pemikir Islam Mesir Fahmi Huwaydi, misalnya, menyarankan dalam bukunya Muwathinun La Dzimmiyyun agar konsep dzimmi ditinggalkan sama sekali. Menurutnya, konsep dzimmi merupakan hasil formulasi ulama pra-modern dalam merespons konteks geopolitik pada zamannya yang masih terkungkung dalam dikotomi darul Islam versus darul harb.
Lagi pula, menurut Huwaydi, konsep dzimmi bukanlah diciptakan oleh Islam, melainkan sudah ada dalam tradisi Arab pra-Islam. Sistem jizyah juga berasal dari imperium Persia yang kemudian diadopsi oleh para penguasa Islam.
Dengan ini Huwaydi hendak menegaskan bahwa dalam hukum Islam, ada aturan-aturan yang tetap dan ada yang berubah-ubah. Yang tetap adalah nilai-nilai universal seperti kesetaraan manusia dan keadilan. Yang berubah adalah pelembagaan nilai-nilai itu sesuai tuntutan zaman. Karena saat ini negara-negara Muslim telah mengadopsi sistem nation-state, istilah kafir dzimmi beserta aturan-aturan tentangnya dengan sendirinya tak berlaku lagi bersamaan dengan hilangnya sistem kekhalifahan. Bahkan kekhalifahan Turki Utsmani saja pada 1876 telah menghapus istilah dzimmi dan menggantinya menjadi muwathin (warga negara).
Pandangan Huwaydi di atas sejalan dengan ide kontekstualisasi hukum Islam seperti dirumuskan KH Sahal Mahfudz dalam “fikih sosial.” Menurut ulama senior NU tersebut, kontekstualisasi fikih harus bersandar pada prinsip kemaslahatan. Dalam ranah sosial-politik masa kini, prinsip ini bisa diterjemahkan sebagai terciptanya keadilan sosial dalam kerangka demokrasi. Ini berarti, diktum-diktum fikih politik (fiqh al-siyasah) klasik yang bertentangan dengan demokrasi seperti konsep dzimmi yang menempatkan kalangan non-Muslim sebagai warga negara kelas dua menjadi tidak relevan lagi.
Non-Muslim Sebagai Saudara
gus-durKonsepsi KH Achmad Siddiq tentang ukhuwah yang bersifat inklusif ini tak lepas dari pandangannya tentang Pancasila sebagai kalimatun sawa’ (common platform), yakni titik temu yang menyatukan keragaman agama, etnis, ras, dan budaya dalam proyek keindonesiaan untuk mewujudkan cita-cita bersama yang luhur, seperti melindungi segenap bangsa dan tanah air, mewujudkan keadilan sosial dan lain-lain. NKRI dibangun atas dasar perjanjian dan kesepakatan di antara segenap rakyat Indonesia yang melibatkan kalangan Muslim dan non-Muslim.
Bagi umat Islam, komitmen terhadap Negara Pancasila dapat dimaknai sebagai manifestasi pengamalan ajaran agamanya untuk menepati perjanjian dan kesepakatan. Dan perjanjian dengan orang non-Muslim itu sama mengikatnya dengan yang Muslim. Karena sama-sama terikat dalam Negara Perjanjian dan Negara Kesepakatan (darul ‘ahdi) itulah, maka umat Islam Indonesia bisa memposisikan warga non-Muslim sebagai saudara.
Memposisikan non-Muslim sebagai satu saudara dalam kemanusiaan bisa kita temukan rujukannya dalam kutipan terkenal ‘Ali bin Abu Thalib: “Dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan.” Sedangkan menempatkan mereka sebagai saudara sebangsa mungkin bisa mengacu pada Piagam Madinah, perjanjian yang dilakukan Nabi dan umat Islam dengan kaum Nasrani, Yahudi, dan Majusi Madinah untuk mempertahankan kota mereka dari agresi kaum kafir Quraisy.
Dalam salah satu klausul Piagam Madinah disebutkan, “Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan kaum Muslim. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka.” Menarik bahwa Nabi menyebut kabilah Yahudi yang turut dalam Piagam Madinah sebagai “satu umat dengan kaum muslim.” Dengan begitu, Piagam Madinah menjadi titik temu yang menyatukan kaum Muslim dan Yahudi Madinah dalam persaudaraan keumatan, sebagaimana Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan warga Muslim dan non-Muslim dalam persaudaraan kebangsaan.
Persauadaraan kebangsaan antara Muslim dan non-Muslim dengan sendirinya tak memberi ruang bagi penyebutan “kafir” terhadap sesama anak bangsa yang tak seagama. Pengkafiran semacam ini membawa konotasi bahwa warga non-Muslim adalah orang luar, the other, liyan yang layak untuk diwaspadai dan diperlakukan secara beda, atau bahkan “musuh” yang perlu dibenci dan dimusuhi.
Padahal NKRI tidak dirancang untuk memperlakukan non-Muslim sebagai kafir dzimmi, apalagi kafir harbi, melainkan warga negara yang setara. Baik yang Muslim maupun yang non-Muslim sama-sama menjadi pemilik yang sah republik kita, republik yang dalam bahasa Sukarno disebut sebagai “negara semua untuk semua,” di mana egoisme agama tak mendapat tempat. Karena itulah, dalam NKRI tak boleh ada sebutan “kafir.”
Sumber:
Read More

Khalifah Marwan bin Hakam dan Pohon Terkutuk dalam Qur’an - Nadirsyah Hosen

09.36
Khalifah Marwan bin Hakam dan Pohon Terkutuk dalam Qur’an - Nadirsyah Hosen

Wafatnya Khalifah Muawiyah II yang hanya berkuasa kurang dari dua bulan membuat masa depan Dinasti Abu Sufyan menjadi suram. Maka, tampillah Marwan bin Hakam dan keturunannya, sehingga gabungan antara dinasti anak cucu Abu Sufyan dan anak cucu Hakam disebut Dinasti Umayyah, yang diambil dari nama klan mereka.
Marwan bin Hakam adalah sosok kontroversial. Ayahnya, Hakam bin Abi Ash, terhitung sebagai sahabat Nabi yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Ada riwayat dari Siti Aisyah bahwa Nabi Muhammad telah melaknat Hakam bin Abi Ash dan keturunannya.
Nabi juga mengusir Hakam keluar Madinah karena tingkah lakunya yang menyakitkan Nabi, meski telah masuk Islam. Namun, pada masa Khalifah Utsman, Hakam yang merupakan paman sang khalifah, namanya direhabilitasi dan kembali ke Madinah. Bahkan Khalifah Utsman mengangkat Marwan bin Hakam, sepupunya, sebagai sekretaris.
Imam Suyuthi mencatat bahwa Marwan diriwayatkan senang mencaci maki Sayyidina Hasan dan keluarga Nabi lainnya. Saat Muawiyah I berkuasa, Marwan mendapat posisi penting, dan begitu seterusnya sampai Abdullah bin Zubair mengklaim sebagai Khalifah. Marwan memandang suram masa depan Dinasti Abu Sufyan karena Khalifah Muawiyah II, pengganti Yazid, seorang yang masih muda, lemah, dan sakit-sakitan.
Imam Thabari mencatat bagaimana Marwan bersiap diri untuk pindah jalur politik dengan membai’at Abdullah bin Zubair sebagai khalifah di Mekkah. Namun, itu urung dilakukan karena sejumlah kabilah dari klan Umayyah mendatangi Marwan dan memintanya naik sebagai khalifah menggantikan Muawiyah II dan melawan Abdullah bin Zubair. Marwan pun bersedia menerima bai’at sebagai khalifah penerus Muawiyah II.
Sekali lagi kita saksikan panggung sejarah khilafah yang penuh dengan intrik politik. Urusan kekuasaan hanya diputuskan lewat kesepakatan pihak tertentu saja. Umat sama sekali tidka dilibatkan dalam proses pemilihan khalifah. Siapa yang menerima bai’at, apa kualifikasinya, dan bagaimana prosedurnya sangat tidak jelas. Semua tergantung kekuasaan militer dan pengaruh keluarga yang mereka miliki yang dapat memaksa umat di wilayah tertentu mendukung hasil bai’at tersebut.
Akibat tidak ada aturan nash yang jelas soal ini, maka para ulama berdebat, seperti direkam dengan baik oleh al-Mawardi, M. Abu Faris, dan Wahbah al-Zuhayli, dalam kitab mereka masing-masing: berapa orang yang dibutuhkan untuk membai’at seorang khalifah? Ada yang bilang lima, dengan mengacu pada Khalifah Abu Bakr yang dipilih oleh 5 orang dalam peristiwa Saqifah.
Ada yang bilang cukup tiga orang saja yang membai’at, karena dianalogikan dengan aqad nikah di mana ada 1 wali dan 2 saksi. Bahkan satu saja cukup, kata ulama yang lain, karena Sayyidina Ali awalnya dibai’at oleh Abbas saja. Kalau aturan ini sekarang hendak diberlakukan untuk dunia Islam yang dihuni lebih dari satu miliar Muslim tentu menjadi problematis.
Mereka yang menyangka politik Islam zaman khilafah itu suci seperti al-Qur’an dan Hadits akan terkejut membaca literatur sejarah yang ditulis apa adanya oleh para ulama klasik. Politisasi ayat dan hadits jiga terjadi sejak awal. Saya sudah menyebutkan soal riwayat Aisyah di atas. Lengkapnya seperti ini:
Dari Abdullah. Ia berkata: “Aku sedang berada di masjid ketika Marwan berkhutbah. Ia berkata: Sesungguhnya Allah SWT telah memberi kepada Amirul Mukminin, Muawiyah, pandangan yang baik tentang Yazid. Ia ingin mengangkatnya sebagai khalifah sebagaimana Abu Bakar dan Umar pernah melakukannya. Berkata Abdurrahman bin Abu Bakar: ‘Sungguh, Abu Bakar, demi Allah, tidak menyerahkannya kepada anaknya atau salah seorang di antara keluarganya. Sedangkan Muawiyah melakukannya karena sayang dan ingin memberikan anugrah kepada anaknya.”
Marwan yang tidak suka dengan reaksi tersebut berkata kepada Abdurrahman: Bukankah kamu yang dimaksud al-Quran sebagai “orang yang berkata kepada orangtuanya ‘cis bagi kalian’ (QS. Al-Ahqaf: 17)”. Abdurrahman membalas berkata: “Bukankah kamu anak orang terkutuk. Rasulullah saw melaknat bapakmu.”
Siti Aisyah yang mendengar perdebatan Marwan dan Abdurrahman bin Abu Bakar (saudara lelakinya Aisyah) berkata: “Hai Marwan. Demi Allah, ayat itu tidak turun kepada Abdurrahman. Tapi ayat yang ini justru turun untuk ayahmu: “Janganlah kamu menaati setiap tukang sumpah (palsu) yang hina, yang banyak mencela, yang ke sana kemari menyebar fitnah, yang melarang perbuatan baik, melampaui batas dan banyak berbuat dosa.” (Al-Qalam 10-12). Siti Aisyah melanjutkan, “Rasulullah SAW pernah melaknat ayah Marwan ketika Marwan berada dalam sulbinya. Engkau adalah pecahan laknat Allah”.
Sejumlah kitab tafsir menceritakan kisah di atas dengan berbagai redaksi, seperti Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Razi, Tafsir Ibn Katsir, dan Tafsir al-Durr al-Mantsur. Semua kitab tafsir yang saya rujuk ini adalah dari Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Masalah akan tambah rumit kalau kota merujuk tafsir kelompok Syi’ah yang haluan politiknya jelas berbeda dengan kelompok Sunni.
Yang mencengangkan bagi kita bagaimana kaum salaf terdahulu seperti Marwan, Abdurrahman, dan Siti Aisyah menggunakan ayat dan hadits untuk saling membela posisi mereka dan kemudian mencela lawan politiknya. Bahkan sejumlah riwayat yang mencela keluarga Marwan ini berasal dari Abdullah bin Zubair, yang nota bene merupakan lawan politik Marwan.
Saya tidak ingin mengatakan mereka telah berbohong atau meragukan kapasitas personal kaum salaf tersebut. Tapi yang jelas kita harus kritis membaca riwayat-riwayat seputar peristiwa politik ini yang mencari justifikasi ke belakang pada masa Nabi.
Saya ingin menyebutkan satu contoh lagi, yaitu penafsiran tentang “pohon yang terkutuk” pada surat al-Isra ayat 60. Sebagian mufassir mengatakan ini pohon zaqqum di neraka. Namun ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud pohon zaqqum ini adalah Dinasti Umayyah. Sekali lagi, pada kasus ini, saya membatasi diri hanya mengutip kitab tafsir dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah.
Tafsir Ruhul Ma’ani dari Imam al-Alusi mencantumkan riwayat Ibnu Murdawaih bahwa suatu saat Aisyah berkata kepada Marwan bin Hakam: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada ayah dan kakekmu: “Kalian adalah pohon yang terkutuk dalam al-Qur’an.” Tafsir Ibn Katsir mengatakan riwayat semacam ini lemah dan aneh.
Tafsir al-Thabari mengabarkan ada riwayat bahwa Rasulullah SAW melihat “dinasti fulan” melompat-lompat di atas mimbar beliau bagaikan kera, perbuatan mereka itu membuat beliau marah sehingga sejak itu sampai wafat beliau tidak pernah berkumpul bersama mereka sambil tertawa.
Imam al-Thabari mengganti istilah Umayyah dengan fulan. Namun demikian, beliau juga tidak menerima keabsahan riwayat ini. Ibn Katsir mengomentari bahwa riwayat “dinasti fulan” ini tak bisa diterima karena ada rawi yang kapasitasnya diragukan, yaitu yang bernama Muhammad bin Hasan bin Zubalah.
Tafsir al-Razi dan Tafsir al-Qurtubi juga mencatat adanya riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa pohon yang terkutuk adalah Dinasti Umayyah, yakni Hakam bin Ash. Namun kedua kitab tafsir ini mempertanyakan validitas riwayat ini karena Nabi berkhutbah di Madinah, sementara surat al-Isra itu turunnya di Mekkah. Gak nyambung kira-kira gitu, deh.
Ya, itulah masalahnya memang. Seringkali politisasi ayat dan hadis untuk melegitimasi kekuasaan atau sebaliknya, mendelegitimasi, lawan-lawan politik seringkali tidak nyambung satu sama lain. Namun imajinasi kekuasaan membuat seolah menjadi tersambung antara peristiwa perebutan politik dengan berbagai riwayat yang ada.
Kalaupun Marwan bin Hakam sosok yang memang dianggap cacat moral sejak lahir karena bapaknya dilaknat dan diusir Nabi, atau sosok yang dianggap melanggar syariat Islam, toh Imam Bukhari meriwayatkan sekitar 20 hadis dari Marwan. Kita tahu bagaimana ketatnya persyaratan Imam Bukhari dalam menerima perawi. Ini saja menambah daftar kebingungan kita: bagaimana seorang yang dianggap tsiqah dan adil dalam meriwayatkan hadis, namun sosoknya tampil sebagai politisi “kotor” dalam panggung sejarah kekuasaan?
Misalnya, Imam Suyuthi boleh jadi menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Marwan dalam Shahih Bukhari, tapi Imam Suyuthi dalam Tarikh al-Khulafa tidak mengakui Marwan sebagai khalifah yang sah.
Khalifah Marwan bin Hakam hanya berkuasa kurang dari satu tahun. Dia berhasil merebut wilayah Syam dan Mesir dari tangan pendukung Abdullah bin Zubair. Saat Marwan wafat, Abdullah bin Zubair masih berkuasa di Mekkah. Marwan kemudian digantikan oleh putranya, Abdul Malik.
Bagaimana kelanjutan kekuasaan yang terbagi antara Khalifah Abdullah bin Zubair dan Khalifah Abdul Malik bin Marwan? Ngaji sejarah politik Islam masih berlanjut pada kolom Jum’at depan, bi idznillah.
Sumber:
Read More

MENOLAK IDE KHILAFAH - Mahfud MD

09.32
MENOLAK IDE KHILAFAH - Mahfud MD

“Buktikan bahwa sistem politik dan ketatanegaraan Islam itu tidak ada. Islam itu lengkap dan sempurna, semua diatur di dalamnya, termasuk khilafah sebagai sistem pemerintahan”. Pernyataan dengan nada agak marah itu diberondongkan kepada saya oleh seorang aktivis ormas Islam asal Blitar saat saya mengisi halaqah di dalam pertemuan Muhammadiyah se-Jawa Timur ketika saya masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.
Saat itu, teman saya, Prof Zainuri yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengundang saya untuk menjadi narasumber dalam forum tersebut dan saya diminta berbicara seputar ”Konstitusi bagi Umat Islam Indonesia”.
Pada saat itu saya mengatakan, umat Islam Indonesia harus menerima sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sistem negara Pancasila yang berbasis pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, sudah kompatibel dengan realitas keberagaman dari bangsa Indonesia.
Saya mengatakan pula, di dalam sumber primer ajaran Islam, Al Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, tidak ada ajaran sistem politik, ketatanegaraan, dan pemerintahan yang baku. Di dalam Islam memang ada ajaran hidup bernegara dan istilah khilafah, tetapi sistem dan strukturisasinya tidak diatur di dalam Al Quran dan Sunah, melainkan diserahkan kepada kaum Muslimin sesuai dengan tuntutan tempat dan zaman.
SISTEM NEGARA PANCASILA
Khilafah sebagai sistem pemerintahan adalah ciptaan manusia yang isinya bisa bermacam-macam dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Di dalam Islam tidak ada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang baku.
Umat Islam Indonesia boleh mempunyai sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat Indonesia sendiri. Para ulama yang ikut mendirikan dan membangun Indonesia menyatakan, negara Pancasila merupakan pilihan final dan tidak bertentangan dengan syariah sehingga harus diterima sebagai mietsaaqon ghaliedzaa atau kesepakatan luhur bangsa.
Penjelasan saya yang seperti itulah yang memicu pernyataan aktivis ormas Islam dari Blitar itu dengan meminta saya untuk bertanggung jawab dan membuktikan bahwa di dalam sumber primer Islam tidak ada sistem politik dan ketatanegaraan. Atas pernyataannya itu, saya mengajukan pernyataan balik. Saya tak perlu membuktikan apa-apa bahwa sistem pemerintahan Islam seperti khilafah itu tidak ada yang baku karena memang tidak ada.
Justru yang harus membuktikan adalah orang yang mengatakan, ada sistem ketatanegaraan atau sistem politik yang baku dalam Islam. ”Kalau Saudara mengatakan bahwa ada sistem baku di dalam Islam, coba sekarang Saudara buktikan, bagaimana sistemnya dan di mana itu adanya,” kata saya.
Ternyata dia tidak bisa menunjuk bagaimana sistem khilafah yang baku itu. Kepadanya saya tegaskan lagi, tidak ada dalam sumber primer Islam sistem yang baku. Semua terserah pada umatnya sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan zaman.
Buktinya, di dunia Islam sendiri sistem pemerintahannya berbeda-beda. Ada yang memakai sistem mamlakah (kerajaan), ada yang memakai sistem emirat (keamiran), ada yang memakai sistem sulthaniyyah (kesultanan), ada yang memakai jumhuriyyah (republik), dan sebagainya.
Bahwa di kalangan kaum Muslimin sendiri implementasi sistem pemerintahan itu berbeda-beda sudahlah menjadi bukti nyata bahwa di dalam Islam tidak ada ajaran baku tentang khilafah. Istilah fikihnya, sudah ada ijma’ sukuti (persetujuan tanpa diumumkan) di kalangan para ulama bahwa sistem pemerintahan itu bisa dibuat sendiri-sendiri asal sesuai dengan maksud syar’i (maqaashid al sya’iy).
Kalaulah yang dimaksud sistem khilafah itu adalah sistem kekhalifahan yang banyak tumbuh setelah Nabi wafat, maka itu pun tidak ada sistemnya yang baku.
Di antara empat khalifah rasyidah atau Khulafa’ al-Rasyidin saja sistemnya juga berbeda-beda. Tampilnya Abu Bakar sebagai khalifah memakai cara pemilihan, Umar ibn Khaththab ditunjuk oleh Abu Bakar, Utsman ibn Affan dipilih oleh formatur beranggotakan enam orang yang dibentuk oleh Umar.
Begitu juga Ali ibn Abi Thalib yang keterpilihannya disusul dengan perpecahan yang melahirkan khilafah Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah lahir pula khilafah Bani Abbasiyah, khilafah Turki Utsmany (Ottoman) dan lain-lain yang juga berbeda-beda.
Yang mana sistem khilafah yang baku? Tidak ada, kan? Yang ada hanyalah produk ijtihad yang berbeda-beda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Ini berbeda dengan sistem negara Pancasila yang sudah baku sampai pada pelembagaannya. Ia merupakan produk ijtihad yang dibangun berdasar realitas masyarakat Indonesia yang majemuk, sama dengan ketika Nabi membangun Negara Madinah.
BERBAHAYA
Para pendukung sistem khilafah sering mengatakan, sistem negara Pancasila telah gagal membangun kesejahteraan dan keadilan. Kalau itu masalahnya, maka dari sejarah khilafah yang panjang dan beragam (sehingga tak jelas yang mana yang benar) itu banyak juga yang gagal dan malah kejam dan sewenang-wenang terhadap warganya sendiri.
Semua sistem khilafah, selain pernah melahirkan penguasa yang bagus, sering pula melahirkan pemerintah yang korup dan sewenang-wenang. Kalaulah dikatakan bahwa di dalam sistem khilafah ada substansi ajaran moral dan etika pemerintahan yang tinggi, maka di dalam sistem Pancasila pun ada nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Masalahnya, kan, soal implementasi saja. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita mengimplementasikannya
Maaf, sejak Konferensi Internasional Hizbut Tahrir tanggal 12 Agustus 2007 di Jakarta yang menyatakan ”demokrasi haram” dan Hizbut Tahrir akan memperjuangkan berdirinya negara khilafah transnasional dari Asia Tenggara sampai Australia, saya mengatakan bahwa gerakan itu berbahaya bagi Indonesia. Kalau ide itu, misalnya, diterus-teruskan, yang terancam perpecahan bukan hanya bangsa Indonesia, melainkan juga di internal umat Islam sendiri.
Mengapa? Kalau ide khilafah diterima, di internal umat Islam sendiri akan muncul banyak alternatif yang tidak jelas karena tidak ada sistemnya yang baku berdasar Al Quran dan Sunah. Situasinya bisa saling klaim kebenaran dari ide khilafah yang berbeda-beda itu. Potensi kaos sangat besar di dalamnya.
Oleh karena itu, bersatu dalam keberagaman di dalam negara Pancasila yang sistemnya sudah jelas dituangkan di dalam konstitusi menjadi suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Ini yang harus diperkokoh sebagai mietsaaqon ghaliedzaa (kesepakatan luhur) seluruh bangsa Indonesia. Para ulama dan intelektual Muslim Indonesia sudah lama menyimpulkan demikian.
Oleh: MOH MAHFUD MD, Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN); Ketua Mahkamah Konstitusi RI Periode 2008-2013.
Sumber:
Read More

Kamis, 08 Juni 2017

Memimpin Kemerdekaan [Refleksi 71 Tahun Kemerdekaan Indonesia] - Yudi Latif

20.56
Memimpin Kemerdekaan [Refleksi 71 Tahun Kemerdekaan Indonesia] - Yudi Latif
soekarno_hatta
https://intip.in/rgff

Kemerdekaan Indonesia diperingati, bayangan kita segera tertuju pada sepasang figur sentralnya: Soekarno dan Mohammad Hatta. Dalam suasana friksi antarfaksi di sekitar proklamasi, Soekarno-Hatta tampil sebagai jangkar keyakinan, kepercayaan, dan persatuan.
Gerangan apakah yang membuat keduanya menjadi pusat teladan? Jelas, bukan karena keduanya tak punya cacat dan kekurangan. Tapi di atas segala cacat dan kekurangannya itu, keduanya memiliki modal terpenting sebagai pemimpin: moral capital. Moral dalam arti ini adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Kapital di sini bukan sekadar potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual mampu menggerakkan roda politik.
Ditanya oleh Direktur Penjara Landraad Bandung ihwal “kehidupan baru” selepas bebas, Bung Karno menjawab: “Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara untuk pikiran yang sama” (Soekarno, 1961).
Di tengah himpitan depresi ekonomi dan represi rezim rust en orde pada dekade 1930-an, setegar baja Bung Hatta berkata: “Betul banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh dari godaan iblis itu.” Lantas ditambahkan, “Ketetapan hati dan keteguhan iman adalah satu conditio sine qua non (syarat yang terutama) untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin tidak mempunyai moril yang kuat, ia tak dapat memenuhi kewajibannya dan lekas terhindar dari pergerakan” (Hatta, 1998).
Tak hanya berbekal komitmen moral individual saja. Keduanya juga mampu berempati dengan suasana kebatinan rakyat seraya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk menggerakkan mereka. Kemampuan Bung Karno dalam hal ini bahkan diakui oleh Bung Hatta: “Saudara Soekarno menjadi sangat populer dan mendapat pengaruh besar di kalangan rakyat, karena kecakapannya sebagai orator dan agitator yang hampir tidak ada bandingnya di Indonesia ini.”
Sementara itu, Bung Hatta sendiri menegaskan, “Menduga perasaan rakyat dan memberi jalan kepada perasaan itu ke luar, itulah kewajiban yang amat sulit dan susah. Itulah kewajiban leiderschap!… Pergerakan rakyat tumbuh bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan atau karena ada perasaan dalam hati rakyat yang tidak dapat oleh rakyat mengeluarkannya… Pemimpin mengemudikan apa yang sudah dikehendaki oleh rakyat. Itulah sebabnya maka pemimpin lekas dapat pengikut dan pergerakan yang dianjurkannya cepat berkembang.”
Kekuatan moral capital itu pada akhirnya berkemampuan mengangkat partikularitas manusia ke tingkat yang lebih tinggi, yakni level politik yang berorientasi kebajikan bersama dalam rumah kebangsaan. “Bahwa keadaan bangsa,” ujar Bung Hatta, “tidak ditentukan oleh bahasa yang sama dan agama yang serupa, melainkan oleh kemauan untuk bersatu.”
Ditambahkan oleh Bung Karno, “Di seluruh negeri kita, yang kelihatan hanyalah kesukaran, kekurangan, kemelaratan. … Dengan kehendak yang membulat menjadi satu, ketetapan-hati yang menggumpal menjadi satu, tekad yang membaja menjadi satu, seluruh bangsa kita bangkit, bergerak, berjoang untuk membenarkan, mewujudkan proklamasi 17 Agustus itu.”
Belajar dari kedua mahaguru bangsa tersebut, setidaknya ada empat sumber utama bagi seorang pemimpin untuk mengembangkan, menjaga, dan memobilisasi “moral capital” secara politik. Pertama, basis moralitas; menyangkut nilai-nilai, tujuan serta orientasi politik yang menjadi komitmen dan dijanjikan pemimpin politik kepada konstituennya.
Kedua, tindakan politik; menyangkut kinerja pemimpin politik dalam menerjemahkan nilai-nilai moralitasnya ke dalam ukuran-ukuran perilaku, kebijakan, dan keputusan politiknya. Ketiga, keteladanan; menyangkut contoh perilaku moral yang konkret dan efektif, yang menularkan kesan otentik dan kepercayaan kepada komunitas politik.
Keempat, consensus building; kemampuan seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan gagasan serta nilai-nilai moralitas dalam bentuk bahasa politik yang efektif, yang mampu memperkuat solidaritas dan moralitas masyarakat.
Dalam suasana krisis nasional sekarang ini, sosok kepemimpinan kedua pahlawan tersebut perlu diungkap. Sulitnya pemulihan krisis yang Indonesia hadapi hari ini terutama bukan karena defisit sumberdaya dan orang pintar, melainkan karena bangkrutnya moral capital dari para pemimpin politik.
Terlalu sedikit panutan dan terlalu banyak pengkhianat membuat jagat politik kehilangan pahlawan. Tatkala nama pahlawan disebutkan, kita terpaksa harus menoleh ke batu nisan. Pahlawan telanjur dikuburkan, meninggalkan jagat politik dalam kealpaan panduan. Mereka yang mendambakan teladan, terpaksa harus mencari di dunia rekaan.
Untuk memimpin kemerdekaan diperlukan jiwa kepahlawanan yang hidup. Mereka yang terus-menerus memproduksi pahala dengan menyemai kebaikan bagi kemaslahatan hidup bersama. Mereka yang lebih suka berbicara dengan “kerja nyata”, bukan “kerja pencitraan”, demi mengemban misi negara: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia.

Sumber:
https://intip.in/qGx4
Read More

Selasa, 06 Juni 2017

Pancasila: Sebuah Percakapan - Goenawan Mohamad

23.11
Pancasila: Sebuah Percakapan - Goenawan Mohamad
49939.jpg
http://www.qureta.com/uploads/post/49939.jpg
Mengapa hari-hari ini kita tergerak untuk menyebut kembali kata itu, “Pancasila”? Dan menyebutnya dengan lebih bersungguh-sungguh? Mengapa kita -- tak cuma dari satu pihak -- merasa ada yang harus dicegah, ada yang perlu dilawan, dan Pancasila dengan segera jadi penanda penangkalan itu?
Karena kita cemas. Dan karena Pancasila, meskipun kadang-kadang jadi klise, punya sejarah yang menjanjikan.
*
Pernah ada seorang yang mengatakan, siapa yang hendak hidup tenang jangan dilahirkan di abad ke-20. Kini abad ke-21. Kita ternyata juga tak berada di sebuah masa yang tenteram. Ada satu pelajaran dari riwayat manusia yang tetap sahih: di abad manapun, kita hanya bisa membangun sejarah yang terbatas. Generasi baru datang, bergiliran, tapi selalu ada yang tersisa dari kekecewaan dan trauma generasi sebelumnya.
Di abad yang lalu, dunia, juga Indonesia, menyaksikan kerusakan yang ditimbulkan ideologi-ideologi totaliter: Naziisme, Fasisme, Komunisme, dan kemudian, atau bersama dengan itu, Perang Dingin yang digerakkan Amerika Serikat ke seluruh dunia. Hari ini kerusakan lain menjalar. Ketimpangan sosial-ekonomi antara si kaya dan si miskin makin menajam. Globalisasi teknologi dan ekonomi yang 10 tahun yang lalu oleh Thomas Friedman dielu-elukan dengan antusias (ia mengumumkan, "Dunia telah jadi rata", The World is Flat), ternyata tak menimbulkan kesetaraan, kerjasama, dan kompetisi yang sehat dalam teknologi dan ekonomi,.
Yang menghadang justru jurang dan kerucut yang merisaukan. Jurang dan kerucut ini memisahkan antara mereka yang mampu bersaing dan mereka yang tak punya akses untuk bergerak maju lebih jauh.
Dari latar ini, ketidak-puasan serta kekerasan meletup di mana-mana. Belum lama ini, Prankaj Misra menulis satu esei yang menarik tentang keadaan yang disebutnya sebagai the Age of Anger, ("Abad Kemarahan"). Di masa ini, politik adalah kobaran amarah, rasa cemburu, frustrasi, dan purbasangka, yang menjadikan orang macam Donald Trump seorang pemimpin, dan kaum rasis dan anti-asing mendesak, dan pada saat yang sama kaum takfiri mendapatkan motivasi untuk membunuh mereka yang dinyatakan "kafir".
Di Indonesia, yang makin terkait dengan bagian dunia lain, gejala itu juga sampai. Sejauh ini memang masih dalam skala yang relatif kecil, tapi paranoia, kebencian, dan kemarahan -- lahan yang subur buat konflik dan terorisme -- makin jadi pola utama.
Foto: Sejuk
http://www.qureta.com/uploads/post/inline/gm228483.jpg
Situasi psikologi itu telah mengubah corak politik kita, sedikit atau banyak. Politik bukan lagi dilihat sebagai pertandingan kekuatan yang terbatas dan sementara. Politik diproyeksikan sebagai permusuhan yang absolut. Kita ingat dalam pilkada di Jakarta yang baru lalu ada yang memakai perumpamaan persaingan politik sebagai "Perang Badar". Dalam sejarah Islam, perang ini dimengerti sebagai bentrokan kekuatan yang suci dengan kekuatan yang keji. Tak ayal, retorika itu membius orang hingga lupa bahwa yang hendak diperebutkan adalah sebuah jabatan yang berumur 5 tahun, di sebuah kota yang mustahil jadi suci atau jadi keji dalam setengah dasawarsa.
Kita agaknya sedang memasuki periode iman dan kecemasan. Agama, khususnya agama Islam, kini mengisi pelbagai ruang hidup, dalam skala dan intensitas yang belum pernah dialami masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan. Tapi keadaan itu tak kunjung meredakan suara-suara keras seolah-olah orang Islam sedang didesak dan ditindas, sementara yang bukan-Islam merasa dikurangi hak-haknya. Kecemasan tetap jadi bahan bakar politik -- dan ini menyebar ke pelbagai pihak.
Dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Apa peran Pancasila?
*
Satu hal yang segera terasa jika kita mendengarkan pidato Lahirnya Pancasila adalah nada dasarnya yang penuh harapan. Tak ada rasa waswas, curiga, atau marah, yang umumnya diutarakan kaum nasionalis yang bertahun-tahun berada di bawah kolonialisme.
Tidak aneh. Waktu itu, Juli 1945. Kolonialisme Belanda sudah tiga setengah tahun sebelumnya tumbang oleh kekuatan militer Jepang. Para aktivis gerakan nasionalis seperti Bung Karno dan Bung Hatta dibebaskan, bahkan diberi tempat oleh penguasa militer Jepang yang hampir kalah dalam Perang di Pasifik. Mereka jadi bagian panitia untuk "persiapan kemerdekaan" -- barangkali dengan perhitungan bahwa sebuah Indonesia yang bebas dari kekuatan Eropa dan Amerika akan lebih baik buat Jepang di kemudian hari.
Sidang tempat Bung Karno menyampaikan pidatonya hari itu, di Gedung Chuo Sangi In di Jakarta, diselenggarakan dengan dukungan pemimpin pendudukan Jepang, Saikoo Sikikan. Semua, terutama Bung Karno, yakin, dalam waktu tak lama lagi sebuah negara baru yang merdeka, Indonesia mereka, akan lahir.
Namun optimisme itu bukan tanpa kekhawatiran. Berusaha membentuk sebuah bangsa, tanpa memakai kekuatan dan kekuasaan, adalah sebuah proses yang genting -- apalagi membentuknya dari pelbagai agama, pelbagai tradisi, pelbagai sejarah dan geografi. Risiko perpecahan membayang di tiap tahap, apalagi di tahap permulaan.
Dalam sebuah tulisan yang sangat penting dibaca di Qureta baru-baru ini, Rizal Mallrangeng menunjukkan secara spesifik di mana risiko itu. Dalam mencoba meramu pelbagai anasir untuk membentuk satu bangsa dan satu negara, Bung Karno menghadapi harapan dan tuntutan dari apa yang disebut Bung Karno sebagai "kaum Islam", satu segmen sosial-politik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia modern.
Di bagian belakang nanti saya akan membahas hal ini lebih jauh. Yang sekarang ingin saya kemukakan adalah faktor Bung Karno. Dia-lah yang akhirnya bisa mengatasi kegentingan saat itu. Dalam proses itu Bung Karno bukan hanya sebagai primus inter pares, tapi terutama sebagai pemandu discourse, yang membawa orang ke dalam sebuah parcakapan, melibatkannya, memberinya arah, dan menyimpulkan.
Di sini Pancasila berbeda dari dokumen sejarah kemerdekaan lain seperti The Declaration of Independence. Teks proklamasi lahirnya Amerika di tahun 1776 itu digubah dan disiapkan secara tertulis dan diperbaiki secara tertulis pula dalam beberapa tahap, oleh Thomas Jefferson, kemudian John Adams dan Benjamin Franklin. Tak mengherankan teks ini lebih menunjukkan proses penalaran yang sistematis dan koheren.
Teks Lahirnya Pancasila tersusun dari presentasi lisan, dalam sebuah pidato yang tanpa persiapan tertulis. Ia praktis terbentuk secara interaktif dengan hadirinnya -- sekitar 60 orang -- di ruang tertutup di Jalan Pejambon nomor 6. Dokumen yang berwujud rekaman ini lebih berupa sebuah percakapan ketimbang sebuah komposisi.
Selama kurang-lebih 15 menit, Bung Karno membangun retorikanya dengan belasan kali tepuk tangan hadirin; di sana-sini bahkan terdengar sahut menyahut. Pemimpin gerakan nasionalis yang kelak akan jadi presiden pertama itu membantah atau mendukung permbicara lain sebelumnya; ia mengubah pendapatnya ketika seseorang mengoreksinya. Ada bagian yang bersemangat karena respons hadirin, tapi juga ada perumusan pikiran yang terjaga dan berhati-hati. Radjiman Wedyodiningrat yang mengetuai pertemuan 1 Juni 1945 itu menyebut pidato Bung Karno "keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sidang ada di bawah penilikan yang keras dari Pemerintah Balatentara Jepang."
Pada akhirnya -- dan bisa dipahami -- argumen dalam pidato ini tak dibangun dengan konsep-konsep yang claire et distincte, yang tegas dan persis batasannya.
Tidak tegas dan persis misalnya, pengertian "Weltanchauung" atau "pandangan dunia" yang dalam pidato 1 Juni dianggap jadi dasar filosofis sebuah bangsa: adakah itu sebuah "doktrin" yang digariskan sebuah kekuasaan? Atau "satu kodifikasi nilai-nilai" yang hidup di sebuah masyarakat? Tidak pasti juga benarkah pengertian "Weltanchauung" yang sama bisa diterapkan baik untuk Naziisme Hitler maupun untuk "Islam" Saudi Arabia, baik untuk "materialisme dialektis" ala Lenin maupun untuk San Min Chu I yang digagas Sun Yat Sen. Benarkah sebuah bangsa dan negara selalu didirikan di atas sebuah Weltanschaaung atau pandangan dunia yang dirumuskan? Bagaimana dengan Inggris dan negeri-negeri dengan tradisi pragmatisme yang kuat? Bukankah Kerajaan Inggris bahkan tak punya sebuah undang-undang dasar yang tertulis, melainkan sebuah bangunan yang terdiri dari undang-undang dan jurisprudensi?
Pada akhirnya, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari pidato Lahirnya Pancasila: sebuah gagasan yang bukan formula yang rapi, dan ditawarkan dan dibentuk dengan percakapan. Kebenaran yang muncul dari dalamnya adalah kebenaran-dalam-proses. Epistemologi yang tersirat di dalamnya adalah apa yang disebut sebagai "community-based epistemology": epistemologi yang berdasarkan kebersamaan, karena diyakini bahwa mengetahui kebenaran tak bisa dijalankan sendirian. Epistemologi Pancasila bukan berdasar "aku berfikir", melainkan "kami yang membuka percakapan".
Penting untuk dilihat bahwa Bung Karno meringkas (kata yang dipakainya, "peras") Pancasila dari lima sila menjadi tiga, dan tiga menjadi satu -- dan akhirnya menyamakan yang "satu" itu dengan "gotong royong". Kata ini -- yang padanannya adalah "ringan sama dijinjing, berat sama dipikul" -- diambil dari apa yang kini sering disebut sebagai "kearifan lokal". Kearifan lokal bukan datang dari sebuah sistem filsafat, melainkan dari pengalaman praktis menyelesaikan masalah-masalah hidup sehari-hari dalam sebuah komunitas. Dengan kata lain, dari laku, dari kerja -- dan kata "gotong" menunjukkan itu.
Di sini kita ingat bahwa Bung Karno menolak untuk disebut sebagai "pencipta" Pancasila. Ia hanya "menggali". Pengaruh pemikiran Marxis dalam dirinya tampak dalam pilihan kiasan itu: ide datang dari pergulatan dan kerja dalam sejarah sosial. Pikiran manusia tak berdiri sendiri.
Pidato Lahirnya Pancasila, sebagai percakapan, sebagai paparan yang tanpa penalaran dan konseptualisasi yang ketat (atau "rigorous"), melibatkan kita yang diajak mendengarkan, merenung, berpendapat. Jika kita memakai tauladan dari tradisi "gotong-royong", maka di dalamnya kesuka-relaan adalah esensial -- dan itu berarti kebebasan. Agaknya sebab itu Radjiman Wedyodiningrat, yang mengikuti proses perdebatan menjelang dan sesudah 1 Juni 1945, menyebut Pancasila sebagai democratische beginsel ("prinsip demokrasi) -- prinsip yang semangatnya, menurut Radjiman, tak bisa dikekang Fasisme Jepang yang masih berkuasa.
*
Yang tak bisa juga bisa diabaikan, sebuah percakapan selalu berhadapan dengan sebuah audiens secara langsung, di sebuah ruang dan waktu yang spesifik. Dalam hal ini, Pancasila adalah sebuah percakapan antar orang yang sudah disebut sebagai "orang Indonesia" tapi belum mantap menemukan bentuk kebersamaan yang mantap.
Dalam percakapan itu, audiens hadir secara fisik dan langsung, ruang dan waktu spesifik. Pidato 1 Juni adalah bagian dari percakapan antar orang Indonesia yang sedang hendak menjadi Indonesia. Dalam hal ini tampak, cita-cita yang menggerakkan kemerdekaan Indonesia tak sama, meskipun tak sepenuhnya berbeda, dari Revolusi Prancis.
Penegasan hak-hak asasi manusia dalam Revolusi Prancis -- yang sangat dipengaruhi deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat -- berangkat dengan semangat Pencerahan Eropa abad ke-18. Les droits de l'homme et du citoyen di tahun 1789 itu hendak menjangkau manusia pada umumnya, dengan mengunggulkan nalar yang berlaku di mana saja dan kapan saja ketimbang tradisi yang lokal. Teks yang disusun mengenai hak-hak manusia -- bahkan hak warga negara -- tak menyebut "Prancis", kecuali dalam pembukaan.
Sementara itu Pancasila justru dirumuskan dengan energi untuk membentuk ke-Indonesia-an, bukan untuk menyeru pembebasan manusia secara universal.
Foto: Sejuk
http://www.qureta.com/uploads/post/inline/gm314355.jpg
Sebab itu bisa dimengerti bahwa dalam pidato 1 Juni itu kebangsaan disebut sebagai prinsip pertama. Yang diharapkan pertama-tama adalah terbangunnya sebuah bangsa. Bayangkan: walau kata "Indonesia" waktu itu sudah merupakan bagian percakapan politik yang lazim, sebenarnya kepastian tentang wadah, cakupan, dan isi dari “Indonesia” yang sedang dipersiapkan kemerdekaannya itu belum ada, masih lamat-lamat. Maka kebangsaan jadi soal yang urgen menjelang kemerdekaan politik itu -- satu hal yang menyebabkan Mohammad Yamin, dalam pertemuan itu tanggal 29 Mei, tiga hari sebelum Bung Karno sudah menyebut "Peri-kebangsaan" sebagai nomor pertama dalam daftar.
*
Tapi tampak jelas bahwa di tahun 1945, ketika semangat nasionalisme sangat dominan, perkara ini memerlukan kehati-hatian, sebagaimana sudah diuraikan Rizal Mallrangeng dalam tulisannya yang saya sebut di atas dengan cermat.
Menarik untuk membaca kembali bagian dari apa yang diucapkan Bung Karno:
"Saya minta, Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Saudara-Saudara Islam lain: maafkanlah saya memakai perkataan "kebangsaan" ini! Saya pun orang Islam. Tetapi saya minta kepada Saudara-Saudara, janganlah Saudara-Saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan."
Tampaknya ada dikhotomi yang tersirat dalam percakapan hari-hari itu -- dikhotomi antara yang disebut Bung Karno sebagai "Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan" maupun "Saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam".
Di luar kemampuan saya sekarang untuk membahas bagaimana dikhotomi itu terjadi. Mungkin perlu sebuah telaah sejarah sosial politik tersendiri untuk menjelaskannya. Apalagi dari apa yang diutarakan Bung Karno tak cukup gamblang atas dasar apa ia membagi peserta pertemuan jadi "kaum kebangsaan" dan "kaum Islam". Mereka yang dikategorisasikan "kaum Islam" itu tak dikutip pendapatnya mengenai pemikiran atau rancangan mereka buat negara-nasional yang akan dilahirkan itu. Kita, setidaknya saya, hanya bisa mencoba merkonstruksikannya dari apa yang terjadi kemudian.
Tampaknya ada keberatan dari "kaum Islam" jika "kebangsaan" diutamakan, bahkan dijadikan dasar negara. Siapa yang disebut "kaum Islam" ini persisnya tak jelas benar, dan tak jelas juga apakah ini mengacu kepada sejumlah orang yang seia sekata. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI) itu, suara yang disebut menentang gagasan "kaum kebangsaan" adalah Ki Bagoes Hadikoesoemo dari Muhammadiyah. Dalam Teori Belah Bambu, buku Ahmad Syafii Maarif, digambarkan bahwa Ki Bagoes mengajukan Islam sebagai dasar negara. Dalam ketegangan yang terjadi, kompromi pun dicapai. Menyusul teks Pancasila disusun sebuah dokumen yang terkenal sebagai "Piagam Jakarta".
Dalam Piagam itu ada kalimat yang waktu itu, dan juga kemudian harinya, kontroversial: "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya." Ia kontroversial, karena kalimat ini yang mula-mula dirumuskan oleh sebuah komite tersendiri tiga pekan setelah Pancasila disahkan, dalam negosiasi berikutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945., ditiadakan. Euforia kemerdekaan Indonesia yang dimaklumkan sehari sebelumnya agaknya telah mendorong kalimat tujuh kata itu (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya) tak dipersoalkan lagi.
Tapi sebagian "kaum Islam" menggugat. Dan kaum "kebangsaan" tak mengakomodasikan lebih jauh gugatan itu.
Terus terang, sejauh ini saya belum mendapatkan penjelasan , apa sebenarnya konsekuensi "tujuh kata" itu bagi Indonesia.
Ada tiga kemungkinan. Pertama bisa dikatakan, tak banyak dampaknya bagi kehidupan sosial-politik umumnya. Bahkan bisa dianggap itu sebuah statemen yang tak dibutuhkan benar, redundant. Bukankah "kewajiban menjalankan syariat Islam" itu sudah dengan sendirinya ketentuan agama? Masih perlukah ia dijadikan bagian ketata-negaraan?
Kedua, ada kemungkinan lain: dicantumkannya Piagam Jakarta yang utuh seperti semula dianggap sebuah tanda pengakuan pentingnya Islam, sebagai agama mayoritas orang Indonesia. Apalagi dalam sejarah, banyak tokoh yang mengibarkan panji Islam ikut berperan besar dalam usaha kemerdekaan. Dorongan yang utama di sini adalah the politics of recognition: "kaum Islam" mewakili perasaan satu segmen masyarakat yang karena tak siap dengan ketrampilan dan kekuatan ekonomi-politik, berada dalam posisi disepelekan, bahkan disisihkan, dan dalam banyak hal merasa tak diberi kesempatan masuk ke dalam masyarakat modern.
Ketiga: kehendak agar ada ketentuan konstitusional yang menegaskan "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Dengan kata lain, ibadah dan perilaku pemeluk harus diatur dan diberi sanksi oleh Negara. Dan itulah inti "Negara Islam".
"Negara Islam" adalah sebuah pertanyaan, sebenarnya: sejauh mana Negara dan birokrasinya berhak, dan juga punya kapasitas, melakukan kontrol terhadap ibadah dan perilaku warga, jika itulah yang dikehendaki? Model "Negara Islam" yang mana yang disepakati? Bagaimana ia tak akan jadi sebuah negeri totaliter yang meniadakan kehidupan privat manusia?
Namun ketika satu dasawarsa kemudian niat membuat Indonesia sebuah negara Islam dikemukakan dalam sidang penyusunan konstitusi baru, masih belum jelas juga sebenarnya bagaimana desain ke-Indonesia-aan macam itu. Adakah Indonesia, sebagai "negara Islam", akan seperti Pakistan di tahun 1950-an, yang merupakan inspirasi bagi Partai Masyumi? Ataukah akan seperti negeri Arabia sejak dinasti Saud berkuasa dengan didukung ulama Wahabi?
Dalam praktiknya, desain "Negara Islam" itu tak cuma satu. Rancangan itu juga tak tetap sama dari masa ke masa dari tempat ke tempat. Lebih penting lagi: tak semua orang Islam yang menjalankan ibadat akan mendukungnya. Apalagi di abad ke-21 ini, negeri-negeri yang memajang predikat "Islam" tak membuktikan diri sudah selesai dengan ide dasarnya; Iran, misalnya, dengan segala kemajuannya, masih dalam negosiasi terus menerus untuk meletakkan kekuasaan ulama dalam porsi yang pas. Pakistan tak menunjukkan bahwa ia lebih berhasil secara ekonomi, sosial dan teknologi jika dibandingkan dengan India -- negeri sekuler yang lahir bersamaan dengannya dan punya sejarah yang praktis sama? Belum lagi negeri-negeri yang kini tiap hari dilanda kekejaman dan penindasan, seperti Irak dan Suriah, sementara elite politik dan agama mereka bertikai untuk menegakkan desain yang dimaui.
Sebenarnya akan lebih baik dan produktif jika percakapan tentang itu berlanjut di kalangan "kaum Islam" sendiri. Yang mencemaskan hari ini ialah bahwa percakapan itu dihentikan dengan takfirisme: sikap yang memutuskan bahwa siapa saja yang tak setuju kami, adalah musuh, adalah kafir, dan harus dibinasakan. Dari perspektif ini, sektarianisme yang tak henti-hentinya akan merusak kehidupan sosial-politik dan kebudayaan umat Islam sendiri -- satu hal yang sudah terbukti di beberapa negeri Timur Tengah.
Dalam hal itu, saya berpendapat Pancasila memberi penangkal yang baik bagi kemungkinan kerusakan itu. Bukan karena Pancasila sakti -- seperti dipropagandakan dengan berlebihan oleh Rezim Suharto. Tapi karena Pancasila adalah sebuah percakapan. Sekaligus, percakapan itu berlangsung dengan, untuk meminjam kata-kata Radjiman Wedyodiningrat, democratische beginsel, "prinsip demokratis".
Jika Pancasila disebut sebagai sebuah Weltanschaung, sebuah pandangan dunia, maka yang tak boleh dilupakan ialah bahwa dunia bukan sebuah bangunan yang selesai dan mandeg; begitu pula pandangan tentangnya. Pancasila akan mati jika ia dijadikan doktrin yang represif, seperti di masa "Orde Baru" dulu. Disebut di atas, bahwa dasar Pancasila adalah community-based epistemology. Ia menampik monolog dan jawaban yang mengklaim diri mutlak dan final.
Ketika Bung Karno mengatakan bahwa dengan Pancasila prinsip kebangsaan tak boleh dan tak bisa jadi chauvenisme yang mengagungkan bangsa sendiri di atas bangsa-bangsa lain, ia sekaligus menunjukkan kelirunya satu asas yang final. Di samping kebangsaan, kata Bung Karno, ada prinsip "internasionalisme".
Dengan kata lain, tak ada prinsip, atau "sila", yang diutamakan penuh dalam kehidupan kita. Maka iman kepada Tuhan atau keyakinan akan sebuah agama tak bisa, dan tak boleh, menghilangkan keadilan, atau perikemanusiaan, atau kedaulatan orang yang tak berdaya. "Sila" atau prinsip lain juga harus tetap ditegakkan.
Demikianlah seterusnya: dengan Pancasila sebagai paradigma, kita akan melihat ikhtiar membentuk sejarah tak akan berakhir kecuali di hari Kiamat. Bung Karno pernah mengutip Nehru, pemimpin India itu: "For a fighting nation there is no journey's end."
Maka perjuangan demokratik tak akan pernah selesai -- dalam arti berlangsungnya politik keadilan dan politik pembebasan. Terutama bagi yang dianiaya badannya dan dianiaya jiwanya.
Terima kasih.
* Kuliah umum Goenawan Mohamad pada Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2017 di Teater Salihara.
Read More