Lensapedia: Aura Asmaradana
BANNER 728X90
Tampilkan postingan dengan label Aura Asmaradana. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aura Asmaradana. Tampilkan semua postingan

Kamis, 15 Juni 2017

Mengimani Kesalehan Sosial - Aura Asmaradana

01.54
Mengimani Kesalehan Sosial - Aura Asmaradana

Mengimani Kesalehan Sosial
Refleksi Atas Buku "Muhammad" Karya Karen Armstrong (Bagian 3 dari 3 Tulisan)

56465.jpg
Suburnya ujaran kebencian dan kritik bernada permusuhan memancing MUI untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Muamalah Melalui Media Sosial diharapkan menjadi landasan bersikap dalam aktivitas di dunia maya.
Tak sedikit orang yang menganggap bahwa fatwa tersebut terlambat, bahkan tak dibutuhkan sama sekali. Anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Golkar Meutya Hafid, contohnya. Dengan tetap menghormati MUI, Meutya melihat interaksi di media sosial adalah masalah publik dan tidak mengenal batasan sektoral agama.
"Sebagai contoh di Malaysia, kementerian komunikasi mengeluarkan panduan yang berisi berbagai panduan pemanfaatan media sosial oleh masyarakat. Ini berlaku kepada semua, bukan agama tertentu," ujar Meutya.
Di satu sisi, apa yang dilakukan MUI adalah sebuah kepedulian dan semangat humanis—di luar kecurigaan urusan politis di balik fatwa tersebut. Namun apa yang dilakukan MUI adalah membawa batas-batas sektoral ke ruang publik milik bersama. Di media sosial, ketika dua atau lebih orang baku hujat dan fitnah, maka kumpulan orang itu tak dapat dipilah-pilah berdasarkan agama, atau kepercayaannya terhadap ulama, misalnya.
Masyarakat media sosial adalah masyarakat global tanpa dinding. Alih-alih membuat fatwa, Meutya meminta Badan Siber dan Sandi Negara berinisiatif membuat dan mengeluarkan panduan penggunaan media sosial dengan cakupan yang lebih luas. Saya pikir, pemisahan yang Meutya maksud itu tak lantas menjadikan Indonesia “negara sekular”, namun juga menegaskan bahwa Indonesia bukan “negara agama”—segala problem, jalan agama adalah obatnya.
Bernegara memang tugas berat setiap insan. Jalalludin Rakhmat menulis, kisah Muhammad adalah narasi besar tentang hal itu. Kisah itu mengandung makna-makna universal tentang kehidupan publik; tentang cara menjalani hidup bermasyarakat; tentang membangun ruang refleksi mengenai kemanusiaan.
Jalalludin Rakhmat menulis, orang-orang yang memeluk Agama Islam terbagi tiga. Poin utamanya, kesempurnaan melekat pada jenis yang pertama, yaitu orang-orang yang meyakini agamanya, tunduk kepada ajarannya, dan mengambil cahaya darinya.
Tidak ada yang lebih utama daripada golongan tersebut. Sementara itu, setiap agama (termasuk kelompok-kelompok yang mengatasnamakannya) idealnya memiliki kepedulian bersama dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan keberadaban. Maka, setiap agama harus menemukan titik temu bagi pengelolaan ruang publik bersama. Tentu titik temu yang tidak menafikkan pluralitas—termasuk keberadaan minoritas di dalamnya.
Layaknya Muhammad seperti yang diurai dalam bagian empat Muhammad, Jihad, kemampuan mengelola ruang publik tampaknya memang mengandaikan simpati terhadap perbedaan. Keimanan memang merupakan hal privat, namun keimanan terhadap esensi zat yang diimani itu—dan sifat profetik yang meliputinya—sungguh dibutuhkan oleh negara. Mau tidak mau kita harus menerima bahwa, misalnya, penerapan hukum syariah merupakan proyek politik yang tak menjamin keimanan dan kesalehan sosial seseorang.
Di Indonesia, misalnya, secara bertubi-tubi, sempat lahir aksi massa bela Islam yang muncul akibat dari adanya fatwa atau sikap keagamaan tentang Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menghina al-Quran.
Fatwa terkait Basuki dikeluarkan oleh MUI pada 11 Oktober 2016. Hal ini hanya berselang dua hari setelah surat teguran dari MUI dilayangkan pada Basuki. Sebab oleh di luar urusan syariah, fatwa terkait Basuki itu harus dipositifikasi guna menjadi hukum positif. Kita dapat menyaksikan betapa erat kait kelindan urusan nista-menista soal keyakinan dengan politik negara. Sebuah sikap keagamaan faktanya dapat memancing manusia untuk saling cerca.
Maka membaca bagaimana Muhammad bersikap pada zamannya adalah membaca teladan yang melintasi ruang dan waktu. Humanismenya adalah suatu fakta yang mengejutkan dan kontroversial di zamannya, tetapi merupakan hal yang justru sangat relevan jika diterapkan dewasa ini di Indonesia. Muhammad adalah sebuah grand narrative.
Membaca Muhammad sebagai tokoh dan Muhammad sebagai karya biografis tidak sepenuhnya mereduksi ke-Islam-an. Justru melalui Muhammad-lah kita dapat merefleksikan kehidupan bermasyarakat di Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.
Meskipun, seperti yang sudah disebutkan sedari awal bahwa terdapat banyak ketidaksamaan antara zaman Muhammad dengan masa kini, bahkan secara ironis. Pergerakan kelompok Muslim, terutama dalam hal jihad, tidak dapat diprediksi. Padahal, dengan memprediksi gerak kelompok-kelompok Muslim, bukan tak mungkin kita bisa memprediksi laju masyarakat.***

Sumber:
Qureta
Read More

Minggu, 11 Juni 2017

Pluralitas dan Hal Lain yang Tak Perlu Kita Perangi - Aura Asmaradana

11.15
Pluralitas dan Hal Lain yang Tak Perlu Kita Perangi - Aura Asmaradana
96929.jpg
http://krisnavebryan.deviantart.com

Pluralitas dan Hal Lain yang Tak Perlu Kita Perangi 
Refleksi Atas Buku "Muhammad" Karya Karen Armstrong (Bagian 2 dari 3 Tulisan)


Disebutkan dalam Muhammad: A Prophet for Our Time, bahwa masa-masa Muhammad berada di Madinah, perang merupakan sebuah kejahatan berat, tetapi terkadang perlu. Perang berguna mempertahankan nilai-nilai yang pantas misalnya kebebasan beribadah. Namun, peperangan di Madinah tidak meninggalkan pluralisme. Sinagoga serta Gereja sebagai simbol keberagaman dalam proses peperangan, harus tetap dilindungi.
Pluralisme di Madinah dihadapi dengan wahyu yang tegas mengenai kebebasan beribadah agama lain. Di Indonesia, pluralisme justru banyak dihadapi dengan egoisme. Banyak tempat peribadatan di Indonesia diserang dengan alasan non-hukum. Media massa kerap kali memberitakannya sebagai laku kelompok Muslim ekstrimis. Kita bisa mafhum, sebab lewat tindak-tanduknya, kelompok Muslim tertentu sudah banal melakukan kekerasan.
Menurut Karen Armstrong, pertempuran atau jihad yang tak kenal belas kasih bisa menggiring kepada tindakan-tindakan yang justru melanggar prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh sang pejuang. Hingga akhirnya, tak satu pihak pun dapat mengklaim tatanan moral yang lebih tinggi. Mereka yang mengaku sebagai Muslim (ekstrimis), tak akan mendapat posisi yang lebih baik dalam kehidupan karena secara otomatis telah identik dengan kekerasan.
Penyerangan sepihak atas nama agama tidak dapat disebut benar. Apalagi penyerangan terhadap sarana beribadah agama lain. Menurut wahyu yang disampaikan kepada Muhammad, Allah telah memberikan kemampuan bagi sebagian besar manusia untuk membela diri. Jika Allah tidak memberikan kemampuan tersebut, tentu biara dan gereja Nasrani, serta sinagoga-sinagoga telah dirobohkan oleh keMahaKuasaanNya.
“…Karena jika Allah tidak memberikan kemampuan kepada sebagian manusia untuk membela diri mereka terhadap yang lain, tentulah telah dirobohkan (semua) biara dan gereja Nasrani, sinagoge-sinagoge dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.” (Al-Hajj ayat 40)
Pada masanya, Muhammad tidak memiliki perselisihan ideologis dengan orang Yahudi. Muhammad bahkan mengutuk siapapun yang menyakiti atau menghancurkan orang Yahudi atau Kristen. Maka dari itu, dalam kekaisaran Islam kelak, orang Yahudi akan menikmati kebebasan beragama sepenuhnya dan Islam tak pernah identik dengan anti-Semitisme.
Bukti-bukti tersebut merupakan afirmasi terhadap sikap humanis Muhammad. Perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang penting baginya karena tampaknya Muhammad tak sebatas hanya menganggap bahwa hidup dunia adalah sementara. Hidup dunia bukanlah jalan yang melulu harus dihadapi dengan memerangi Liyan. Muhammad tampaknya juga menganggap bahwa bersentuhan secara positif dengan Liyan merupakan sebuah bentuk jihad dan penyerahan diri.
Dari wahyu-wahyu yang disampaikan Muhammad, kita dapat melihat betapa lentur dan besarnya pemakluman agama Islam terhadap keberadaan agama lain—yang di zaman ini justru seringkali dianggap sebagai musuh. Terhadap musuh pun, Al-Quran menekankan pentingnya pemberian maaf dan pengampunan, bahkan pada saat konflik bersenjata.
Ketika musuh meminta damai, kaum Muslim harus meletakkan senjata mereka. Pembacaan terhadap sabda dalam Al-Qur’an tentu saja memerlukan tafsir yang mempertimbangkan konteks sosial budaya setempat. Madinah bukan Indonesia. Namun, Islam punya konsep universal mengenai perdamaian dan kekerasan. Suatu nilai positif yang dijunjung oleh sebuah agama besar seharusnya dapat diterapkan di segala kondisi.
Nilai abstrak tentang perdamaian harusnya dapat diterapkan dan tetap aktual di Indonesia. Ketika kelompok ekstrimis Muslim menyerang keluarga Ahmadiyah di Sampang, Madura—dan menewaskan beberapa orang di antaranya—apakah tidak lebih sesuai agar masalah tersebut diselesaikan dengan duduk membicarakannya dengan saling hormat?
Ketika Muhammad berperang dengan suku Quraisy, Muhammad mematuhi ajaran Al-Qur’an untuk tidak memerangi seluruh suku Quraisy. Orang-orang yang netral sepanjang konflik tersebut, serta kaum Muslim yang memilih untuk tetap berada di Mekkah tidak boleh diserang atau dilukai dengan cara apapun.
Bercermin dari tradisi politik Muhammad di Madinah, dapat dipetik hikmah bahwa nilai-nilai luhur keagamaan dapat menjadi landasan etis bagi pengelolaan ruang publik dari kebangsaan yang multikultur. Muhammad mematuhi ajaran Al-Qur’an bukan hanya karena Ia merupakan pilihan Allah SWT, melainkan juga karena secara personal Ia memahami persoalan pribadi dan publik keagamaan.

Sumber:
Read More

Indonesia dan Kelompok-Kelompok Agama di Dalamnya - Aura Asmaradana

08.53
Indonesia dan Kelompok-Kelompok Agama di Dalamnya - Aura Asmaradana
26615.jpg
Foto: Qureta

Indonesia dan Kelompok-Kelompok Agama di Dalamnya 
Refleksi Atas Buku "Muhammad" Karya Karen Armstrong (Bagian 1 dari 3 Tulisan)



Indonesia, negara yang dilandasi oleh nilai-nilai baik Pancasila masih saja mengandung ketakutan warga negara minoritas. Beberapa golongan minoritas merasa takut dalam melakukan ibadah. Belum lama ini, Jamaah Ahmadiyah di Depok tak bisa melakukan ibadah di masjid Al Hidayah Sawangan sebab oleh penyegelan yang dilakukan Walikota Depok, Mohamad Idris, Kapolresta Depok, Dandim, MUI, dan FKUB pada tanggal 2 Juni 2017.
Banyak korban telah jatuh pula akibat dari kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Mengerikan kalau harus disebut banal, namun kekerasan atas nama agama seperti sudah dikenal intim di masyarakat Indonesia. Tak hanya intimidasi halus, persekusi juga belakangan marak dilakukan atas nama pembelaan terhadap ulama dan agama. Kelompok pelaku—yang sebagian kini sudah dalam penanganan Polri—berasal dari individu-individu yang diikat bersama oleh kesamaan atau kemiripan simbol-simbol keagamaan.
Yudi Latif dalam Tuhan pun Tidak Partisan menyebutkan bahwa di Indonesia, gerak kelompok Islam berlangsung berdasarkan persepsi sejumlah besar individu. Mereka merasa bahwa diri mereka merupakan anggota dari kolektivitas politik yang didefinisikan oleh identitas keagamaan. Sejumlah individu memandang bahwa kepentingan personal mereka secara signifikan terkait dengan kesejahteraan komunitas agamanya, kemudian dua hal tersebut berbenturan dengan kepentingan kelompok lain.
Dari persekusi hingga sweeping Ramadan, kelompok berlabel Islam mengklaim melakukan jihad dengan memerangi hal-hal yang mereka anggap bernilai negatif dan penuh dosa. FPI, misalnya dengan gamblang membawa nama sebuah agama monoteis besar dunia—menanggung sebuah stereotipe sebagai perusak. Nama kelompok tersebut dikecam di mana-mana oleh mereka yang menjunjung hak asasi manusia, serta para pasifis.
Di mata masyarakat awam—baik Muslim maupun non-Muslim—Islam dipandang sebagai agama jihad yang memerangi banyak hal, tidak hanya terhadap masyarakat non-Muslim, tetapi bahkan juga terhadap sesama Muslim (contohnya pemerangan terhadap aliran Syiah dan Ahmadiyah). Masyarakat awam pun bertanya, bagaimana sesungguhnya Islam berbicara mengenai ruang publik?
Ihwal kemasyarakatan, kita mungkin bisa mencoba melihat Islam melalui sosok Muhammad. Mempelajari Muhammad memang tidak sama dengan mempelajari Islam, bahkan bisa dibilang akan mereduksi Islam. Bagaimanapun, Muhammad “hanyalah” sosok penerima dan penyampai wahyu Allah. Tetapi paling tidak, di mata awam, apalagi mereka yang mengetahui sejarah agama Islam, Muhammad dikenal sebagai representasi dari agama Islam.
Sebagai Rasul terakhir, Muhammad menjadi teladan bagi umat. Maka dalam pembacaan terhadap karakter Muhammad melalui Muhammad Prophet for Our Time (selanjutnya disebut ‘Muhammad’ dengan cetak miring) karya Karen Armstrong, secara selintas terlihat ironi yang mendalam dan fundamental tentang teladan yang diberikan Muhammad dengan tindak-tanduk stereotipe kelompok Islam kebanyakan di Indonesia.
Di bab empat buku Muhammad berjudul Jihad, banyak dijelaskan mengenai politik sebagai salah satu aspek hidup beragama. Di bagian itu, banyak ditemukan hal ideologis maupun praktis yang berbeda dengan apa yang bisa ditemui dalam realitas sehari-hari zaman ini—ketika simbol Islam banyak digunakan pihak tertentu untuk memobilisasi massa, melahirkan sikap dan tindakan oposisi terhadap lawan atau musuh dari komunitas yang berbeda.
Islam menganjurkan banyak hal dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa di antaranya adalah hal-hal yang amat sederhana. Al-Quran memerintahkan kaum Muslim untuk selalu mengucapkan “Assalamualaikum” kepada kafirun, serta tidak menyerang mereka ketika sedang menjalankan bisnis mereka. Dewasa ini, kesopanan yang dianjurkan Al-Quran sebagai sumber utama Agama Islam, seolah-olah telah digantikan dengan dogma baru yang mengesampingkan perdamaian antar-golongan.
Banyak Muslim menolak sama sekali untuk berinteraksi dengan non-Muslim, beberapa bahkan mengatakan bahwa darah kafir adalah halal! Selain itu, Ramadan ini di Bogor, ada larangan pengoperasian rumah makan. Pelarangan itu juga sesungguhnya bentuk intimidasi halus yang parahnya lagi sudah diinstitusionalisasikan. Kita tak dapat menjamin tidak akan terjadi persekusi akibat dari pelarangan itu, bukan? Beberapa kalangan Muslim menyebut hal itu sebagai sebuah upaya jihad.
Jihad—dalam arti peperangan—di zaman Muhammad memang satu hal yang biasa dilakukan. Muhammad sendiri berkali-kali bergabung di medan perang. Tetapi, perang-perang yang dijalankan oleh Muhammad ketika itu berbeda secara ideologis dengan banalitas kekerasan atas nama agama di zaman ini. Dalam Al-Quran, pembelaan diri merupakan satu-satunya pembenaran yang mungkin untuk permusuhan, sedangkan serangan yang mendahului merupakan tindakan yang dicela.
Perlu diketahui bahwa Madinah, kota yang dibangun Muhammad waktu itu merupakan sebuah entitas politik berdasarkan pengertian tentang negara-bangsa  (nation-state), yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara, demi maslahat bersama (common good). Indonesia, secara umum memiliki landasan yang sama dengan Madinah. Hal tersebut tercermin dalam Pancasila, bahwa Indonesia menjamin keadilan sosial.
Dalam menjamin keadilan sosial, idealnya nilai-nilai keagamaan menjadi landasan etis bagi pengelolaan ruang publik. Namun faktanya, di Indonesia, masih ada keterancaman minoritas. Kelompok tertentu yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, diperangi tanpa mendahulukan sesi duduk bersama dan mencoba menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan Muhammad.
Maka, demi kepentingan sebuah bangsa multikultur, sebetulnya kelompok-kelompok agama harus memiliki pemahaman yang jernih. Harus ada pembedaan yang tegas antara persoalan privat-komunitas dari agama dan mana persoalan publik dari agama. Kapan keduanya bisa berbeda, serta kapan keduanya harus bersatu.
Sumber:
Read More